Pemkab PPU Proyeksikan APBD 2027 hanya Rp1,71 Triliun

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca5 kali dibaca
Bupati PPU, Mudyat Noor. (Foto: Adi Kade/Pusaranmedia.com)
Bupati PPU, Mudyat Noor. (Foto: Adi Kade/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Pemkab PPU Proyeksikan APBD 2027 hanya Rp1,71 Triliun

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca5 kali dibaca
Bupati PPU, Mudyat Noor. (Foto: Adi Kade/Pusaranmedia.com)
Bupati PPU, Mudyat Noor. (Foto: Adi Kade/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Pemkab PPU Proyeksikan APBD 2027 hanya Rp1,71 Triliun

5
Bupati PPU, Mudyat Noor. (Foto: Adi Kade/Pusaranmedia.com)
Bupati PPU, Mudyat Noor. (Foto: Adi Kade/Pusaranmedia.com)

Reporter: Adi Kade | Editor: Buniyamin

PENAJAM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memproyeksikan besaran APBD 2027 hanya Rp1,71 triliun. 

Besaran proyeksi pendapatan dan belanja daerah di tahun depan ini tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati Pemkab PPU bersama DPRD. 

“Pemerintah daerah dan DPRD telah menyepakati KUA-PPAS tahun anggaran 2027 sebesar Rp1,71 triliun,” kata Bupati PPU, Mudyat Noor, Sabtu (21/11/2026).

Ia mengungkapkan, dalam rancangan KUA-PPAS 2027 untuk pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1,533 triliun. Sedangkan target belanja sebesar Rp1,71 triliun. 

Sementara pembiayaan daerah yang direncanakan mencapai Rp180 miliar. Untuk penerimaan pembiayaan sebesar Rp380 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp200 miliar. 

“KUA-PPAS ini adalah gambaran umum dalam penyusunan rancangan APBD 2027 yang saat ini masih dalam proses pembahasan di DPRD,” terangnya.

Mudyat mengungkapkan, rencana pendapatan dan belanja daerah di 2027 belum kembali normal lantaran adanya penyesuaian dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat. 

Kebijakan pemerintah pusat tersebut berdampak terhadap percepatan pembangunan daerah. 

“Fiskal daerah masih ketergantungan dana transfer dari pusat. Adanya kebijakan efisiensi anggaran mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian dan harus cermat menentukan program pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.