Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
KUTAI BARAT - Memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Mulai dari kebutuhan makanan, tempat tinggal, transportasi, hingga berbagai keperluan rumah tangga lainnya menjadi bagian dari pengeluaran masyarakat setiap bulan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) serta Laporan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubar, rata-rata pengeluaran penduduk berada pada kisaran Rp1,917 juta hingga Rp2,086 juta per kapita setiap bulan.
Pengeluaran tersebut terbagi hampir seimbang antara kebutuhan makanan dan nonmakanan. Untuk kebutuhan pangan, masyarakat diperkirakan mengeluarkan Rp960 ribu hingga Rp1,025 juta per orang setiap bulan. Sementara pengeluaran nonmakanan mencapai Rp957 ribu hingga Rp1,061 juta.
Gambaran biaya hidup juga terlihat dari harga makanan sehari-hari. Untuk satu porsi makanan sederhana seperti ayam geprek dengan nasi tanpa sayur, masyarakat perlu mengeluarkan sekitar Rp20 ribu. Sementara es teh dijual sekitar Rp6 ribu dan kopi hitam di warung tradisional sekitar Rp8 ribu.
Jika dihitung tiga kali makan sehari dengan harga Rp20 ribu per porsi, kebutuhan makan saja bisa mencapai Rp1,8 juta dalam sebulan. Jumlah tersebut belum termasuk minuman, camilan, maupun kebutuhan lainnya.
Seorang pekerja di kawasan Sendawar dapat menjadi gambaran bagaimana pengeluaran tersebut dirasakan masyarakat.
"Kalau dihitung, pengeluaran bukan hanya untuk makan. Ada biaya kos, bensin, listrik, dan kebutuhan lainnya. Jadi, harus pintar mengatur uang setiap bulan," ujar Sindy, seorang pekerja di Sendawar, Minggu (22/11/2026).
Kondisi ini terutama menjadi perhatian bagi pekerja dan pendatang yang tinggal di pusat aktivitas ekonomi seperti Sendawar dan Melak. Mereka tidak hanya menyiapkan anggaran makan, tetapi juga harus memperhitungkan biaya sewa tempat tinggal, transportasi, listrik, air, dan internet.
Estimasi pengeluaran pekerja lajang di kawasan tersebut berkisar Rp2,5 juta hingga Rp4,2 juta per bulan. Sementara Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kubar 2026 ditetapkan sebesar Rp4.231.617,40.
Meski demikian, Bupati Kubar, Frederick Edwin menyampaikan secara statistik daya beli masyarakat daerahnya tergolong baik.
Hal tersebut turut tercermin dalam indikator standar hidup layak yang menjadi salah satu dimensi penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Berdasarkan data pemerintah daerah, pengeluaran per kapita yang disesuaikan dalam penghitungan IPM mencapai Rp229,65 juta per tahun. Sementara capaian IPM Kubar pada 2025 tercatat sebesar 75,38.
"Dalam hal Standar Hidup Layak, daya beli masyarakat atau pengeluaran per kapita tergolong baik sebesar Rp229,65 juta per tahun, yang berarti secara statistik perekonomian masyarakat memiliki fondasi daya beli yang cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menunjang kesejahteraan," ucap Edwin.
Ia menjelaskan, capaian IPM tersebut mencerminkan perkembangan pembangunan manusia melalui tiga dimensi dasar, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
"Capaian IPM Kabupaten Kutai Barat tahun 2025 sebesar 75,38 yang mencerminkan pencapaian positif Kutai Barat dalam tiga dimensi dasar, yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak," katanya.
Di sisi lain, kondisi geografis Kubar turut memengaruhi biaya distribusi barang. Sebagian kebutuhan pokok dan barang konsumsi didatangkan dari luar daerah, seperti Samarinda dan Balikpapan. Ongkos angkut melalui jalur darat maupun sungai berpotensi memengaruhi harga jual di tingkat konsumen.
Perbedaan biaya juga dapat terjadi antarkecamatan. Wilayah yang jauh dari pusat perdagangan, termasuk kawasan pedalaman dan perbatasan, berpotensi menghadapi biaya distribusi lebih tinggi.
Di tengah kondisi tersebut, perkembangan harga pangan perlu terus dipantau. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada 16 November 2026, BPS mencatat Kalimantan Timur (Kaltim) termasuk dalam 10 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu kedua November.
Kenaikan terutama dipengaruhi harga cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras. Beras serta minyak goreng juga menjadi komoditas yang perlu diwaspadai karena harganya masih berada pada level tinggi.
Karena itu, menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok tetap menjadi bagian penting dalam mempertahankan daya beli masyarakat di tengah kebutuhan hidup yang terus berjalan. (Adv) T3 - Perekonomian



