Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA – Formula penetapan upah minimum yang diterapkan pemerintah pusat dinilai tidak lagi selaras dengan lonjakan beban ekonomi pekerja di daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama pemerintah daerah segera mengevaluasi skema perhitungan pengupahan menyusul ditetapkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim tahun 2027 sebesar Rp4.046.360 per bulan.
Meski mengalami kenaikan sebesar 7,02 persen dibandingkan UMP 2026 yang senilai Rp3.762.431 melalui kesepakatan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi pada Kamis (19/11/2026), angka tersebut dinilai belum mencerminkan realitas biaya hidup di Katim.
Agusriansyah menilai formulasi yang digunakan saat ini terlalu kaku sehingga gagal mengejar laju kenaikan harga kebutuhan dasar masyarakat.
"Belanja-belanja sudah pada naik. Kebutuhan pokok, kebutuhan sandang pangan dan papan sudah pada naik. Jadi menurut saya Rp4 juta sudah tidak layak untuk wilayah Kaltim," tegas Agusriansyah.
Menurut dia, dengan tingginya indeks pengeluaran rumah tangga di Bumi Etam, standar hidup layak bagi pekerja seharusnya berada di kisaran minimal Rp5 juta per bulan ke atas.
Tanpa pembaruan formula yang lebih berpihak pada kondisi riil di lapangan, kebijakan kenaikan upah setiap tahun hanya akan menjadi rutinitas administratif yang tidak berdampak signifikan terhadap daya beli buruh.
"Melihat tingginya kebutuhan masyarakat, minimal Rp5 juta ke atas," ujarnya.
Agusriansyah mengingatkan bahwa kebijakan pengupahan menyangkut tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin kesejahteraan warga negara, bukan sekadar memenuhi prosedur rapat dewan pengupahan. Ia meminta Kemnaker dan pemerintah daerah berani melakukan koreksi menyeluruh agar struktur upah benar-benar mampu menopang kehidupan layak pekerja beserta keluarganya.
"Ini harus menjadi perhatian bersama Kemnaker dan pemerintah daerah," pungkas Agusriansyah. (Adv)



