Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA – Derasnya arus konten viral di media sosial yang kerap tidak disertai verifikasi fakta dinilai menjadi ancaman serius bagi kesehatan ruang publik di Kalimantan Timur (Kaltim).
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengingatkan masyarakat agar tidak menelan mentah-mentah setiap informasi yang beredar, sekaligus mengedepankan etika bermedia sosial guna menghindari jerat pelanggaran hukum.
Salehuddin mencermati kecenderungan sebagian warganet yang mudah terprovokasi oleh isu maupun kabar bohong akibat lemahnya kebiasaan menyaring sumber informasi. Menurutnya, membentengi diri dengan kemampuan literasi digital merupakan langkah paling realistis di tengah arus distribusi informasi yang mustahil dibendung.
"Kita tidak bisa menahan derasnya informasi, tapi kita bisa membekali diri mana informasi yang valid dan mana yang menyesatkan," kata Salehuddin.
Selain soal ketelitian memilah kabar hoaks, politikus Partai Golkar itu menyoroti maraknya pelanggaran batas privasi di dunia maya. Ia mengingatkan bahwa kebiasaan menyebarluaskan data pribadi milik orang lain tanpa izin bukan sekadar persoalan etika sosial, melainkan pelanggaran serius yang memiliki konsekuensi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
"Privasi adalah hak yang dilindungi hukum. Masyarakat harus tahu batasnya agar tidak melanggar aturan atau menimbulkan dampak hukum," tegasnya.
Lebih lanjut, Salehuddin menilai peningkatan literasi digital akan mendorong masyarakat berperan lebih konstruktif dalam mengawal transparansi dan jalannya pembangunan daerah.
Dalam ekosistem informasi tersebut, ia menekankan peran strategis insan pers sebagai penyeimbang arus informasi media sosial melalui produk jurnalistik yang terverifikasi.
"Jurnalis adalah mitra penting dalam pembangunan. Mereka memikul tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas informasi dan menjaga kepercayaan publik," pungkas Salehuddin. (Adv)



