Banner ADV

Korban Lubang Tambang Terus Berjatuhan, Samsun Soroti Tanggung Jawab Perusahaan

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

Korban Lubang Tambang Terus Berjatuhan, Samsun Soroti Tanggung Jawab Perusahaan

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

Korban Lubang Tambang Terus Berjatuhan, Samsun Soroti Tanggung Jawab Perusahaan

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)

Reporter: Zulkifli | Editor: Bambang Irawan

SAMARINDA - Kasus anak-anak tenggelam di lubang bekas tambang di Kaltim masih menjadi persoalan serius yang belum terselesaikan. Berdasarkan catatan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim, jumlah korban tenggelam di lubang bekas tambang mencapai 57 orang.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun menilai, pemasangan rambu peringatan maupun kawat pembatas dinilai belum cukup untuk menjamin keselamatan masyarakat sekitar.

Pasalnya, kecelakaan di lubang bekas tambang tidak semestinya berujung pada penyudutan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. 

"Tanggung jawab utama harus dilihat dari kewajiban perusahaan dalam mengelola dampak kegiatan pertambangan," tegas Samsun.

Terlebih, masyarakat telah lebih dahulu bermukim di kawasan tersebut sebelum aktivitas tambang berlangsung. Dengan demikian, lingkungan sekitar lubang bekas tambang merupakan ruang hidup warga yang tidak bisa begitu saja dibebani kesalahan ketika terjadi kecelakaan.

"Jangan salahkan penduduk yang kemudian bermain di sekitar lubang tambang. Karena itu memang lingkungan mereka. Sebelumnya, sebelum ada tambang, mereka memang sudah hidup di situ," imbuhnya.

Menurutnya, potensi bahaya dari aktivitas pertambangan semestinya telah diperhitungkan sejak awal, termasuk ketika proses perizinan berlangsung. Perusahaan juga memiliki kewajiban menyiapkan jaminan reklamasi serta memastikan pemulihan lingkungan setelah kegiatan penambangan.

Samsun menjelaskan, pelaksanaan pertambangan harus mengacu pada dokumen rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB). Dokumen tersebut memuat ketentuan teknis operasional perusahaan.

"Termasuk kewajiban menangani lubang bekas tambang atau void agar tidak menimbulkan ancaman bagi lingkungan maupun keselamatan masyarakat," jelasnya.

Meski tidak seluruh lubang bekas tambang dapat langsung ditutup. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi pembenaran bagi perusahaan untuk mengabaikan kewajiban pemulihan lahan dan pengendalian risiko.

"Kalau ada void, semaksimal mungkin harus ditutup. Kerusakan lingkungan juga harus dikembalikan melalui reklamasi dan sebagainya," ujarnya.

Samsun menekankan, masyarakat yang menjadi korban tidak seharusnya justru dipersalahkan karena beraktivitas di sekitar kawasan tempat tinggal mereka. 

Sebaliknya, kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban reklamasi dan pengamanan area bekas tambang perlu menjadi perhatian dalam pengawasan kegiatan pertambangan di Kaltim.

"Tanggung jawab pencegahan kecelakaan harus menjadi bagian dari kewajiban pengelolaan pertambangan sejak awal hingga kegiatan penambangan berakhir," tutupnya. (adv)