Moratorium dan Persoalan Tapal Batas Hambat Penetapan Desa Definitif di Pedalaman Kutim

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca
Anggota DPRD Kutim, Bambang Bagus Wondo Saputra. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)
Anggota DPRD Kutim, Bambang Bagus Wondo Saputra. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Moratorium dan Persoalan Tapal Batas Hambat Penetapan Desa Definitif di Pedalaman Kutim

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca
Anggota DPRD Kutim, Bambang Bagus Wondo Saputra. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)
Anggota DPRD Kutim, Bambang Bagus Wondo Saputra. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Moratorium dan Persoalan Tapal Batas Hambat Penetapan Desa Definitif di Pedalaman Kutim

Anggota DPRD Kutim, Bambang Bagus Wondo Saputra. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)
Anggota DPRD Kutim, Bambang Bagus Wondo Saputra. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)

Reporter Siswandi Editor: Bambang Irawan

SANGATTA – Sejumlah desa persiapan di wilayah pedalaman Kabupaten Kutim masih belum dapat melangkah menuju status definitif. 

Selain kebijakan moratorium pemekaran wilayah, persoalan batas administratif yang belum tuntas menjadi salah satu hambatan dalam proses penetapan desa.

Kondisi tersebut turut terjadi di Daerah Pemilihan (Dapil) IV, yang meliputi Kecamatan Muara Wahau, Kongbeng dan sekitarnya. 

Anggota DPRD Kutim, Bambang Bagus Wondo Saputra, menyebut perkembangan sejumlah desa persiapan di kawasan tersebut masih belum menunjukkan kemajuan optimal.

Dua di antaranya adalah Desa Persiapan Jabdan dan Desa Persiapan Miau Baru Utara. 

Menurut Bambang, proses peningkatan status kedua desa tersebut masih terkendala sejumlah persoalan administratif, termasuk kebijakan moratorium dan batas wilayah yang belum diselesaikan.

"Untuk desa persiapan di wilayah Wahau dan sekitarnya seperti Jabdan maupun Miau Baru Utara, memang sampai sekarang belum optimal. 

Kendalanya antara lain karena moratorium dan juga persoalan batas wilayah, termasuk batas yang beririsan dengan wilayah Kabupaten Berau yang belum tuntas," ujar Bambang.

Ia menjelaskan, persoalan batas wilayah menjadi salah satu aspek penting yang perlu diselesaikan sebelum proses penetapan status desa dapat dilanjutkan.

Terlebih, batas administratif yang bersinggungan dengan kabupaten lain membutuhkan kesepakatan antardaerah agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Selain itu, kebijakan moratorium pemekaran wilayah turut memengaruhi kelanjutan proses pembentukan desa definitif.

Akibatnya, sejumlah desa persiapan di kawasan pedalaman masih harus menunggu penyelesaian berbagai persyaratan sebelum memperoleh kepastian status administratif.