Iklan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Minta Pemda Tingkatkan SDM Warga Kaltim Jelang Pemindahan IKN

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G Budisatrio Djiwandono saat melakukan kunjungan ke Kota Samarinda (Foto: Iswanto/ pusaranmedia.com)

Kalimantan Timur

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Minta Pemda Tingkatkan SDM Warga Kaltim Jelang Pemindahan IKN

PusaranMedia.com

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G Budisatrio Djiwandono saat melakukan kunjungan ke Kota Samarinda (Foto: Iswanto/ pusaranmedia.com)

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Minta Pemda Tingkatkan SDM Warga Kaltim Jelang Pemindahan IKN

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G Budisatrio Djiwandono saat melakukan kunjungan ke Kota Samarinda (Foto: Iswanto/ pusaranmedia.com)

Reporter:  Iswanto | Editor: Buniyamin

SAMARINDA- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, G Budisatrio Djiwandono melakukan silaturahmi sekaligus kegiatan menyerap aspirasi tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) di Samarinda, Senin (20/12/2021) kemarin.

 Budisatrio menyebutkan beberapa catatan penting yang perlu dirumuskan dalam RUU IKN, yakni tidak hanya berfokus pada pembangunan sekitar wilayah IKN, tetapi juga kesiapan 10 kabupaten/kota penyangga IKN itu sendiri.

Menurutnya, ada beragam persoalanyang perlu dilakukan pembenahan sehingga benar-benar dapat mempersiapkan pemindahan IKN ke Kaltim.

"Saya mengimbau seluruh anggota pansus dan pemerintah untuk melihat perumusan RUU IKN ini bukan cuma difokuskan  pada pembangunan di 250 ribu hektar, tetapi perlu memperhatikan kesiapan  di tujuh kabupaten dan tiga kota penyangga yang mengelilingi IKN itu sendiri," ucapnya senin (20/12/2021).

Ia mengaku akan terus mendorong kemandirian pangan untuk mempersiapkan IKN di Kaltim, termasuk mengenai kelestarian alam yang saat ini mulai terabaikan.

Selain itu, terkait persiapan infrastruktur, konektivitas udara, darat dan air itu benar-benar harus diperhatikan. Termasuk masalah ketahanan pangan.

 "Ini yang kami dorong dan mengingat Kaltim masih harus ada perbaikan mengenai kemandirian dalam hal pangan.  Sehingga kami mengajak Pansus sebagai mitra kerja pemerintah untuk memperhatikan benar-benar masalah kelestarian yang ada," seruhnya.

Politisi partai Gerindra ini juga menyebut, beberapa catatan kritis mengenai norma-norma lingkungan hidup sudah yang banyak tergradasi, sehingga diperlukan penanganan yang lebih tepat untuk mengantisipasi terjadinya masalah baru yang dapat muncul di wilayah IKN.

"Kita sudah lihat di Kaltim banyak banjir, seperti di Kabupaten Paser, PPU dan Samarinda. Ini bisa terjadi kalau  kita tidak mengantisipasi dan tidak memperjuangkan untuk merehabilitasi lahan hutan yang tergradasi. Termasuk laut harus kita jaga," terangnya.

Disinggung mengenai sumber daya manusia (SDM) lokal yang harus dipersiapkan jelang IKN, diakui Budisatrio, kesempatan masyarakat lokal memang belum banyak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih jika dibanding dengan provinsi lain di pulau Jawa.

Karena itu, dirinya mendorong pemerintah daerah untuk dapat memanfaatkan momentum IKN untuk meningkatkan kualitas SDM warga Kaltim.

"Masyarakat Kaltim  banyak yang cerdas, tapi memang kesempatan belum banyak, khususnya di bidang pendidikan, itu harus dikuatkan. Saya harap, dengan momentum perpindahan ini bisa dimanfaatkan menjadi momentum kebangkitan Kaltim secara keseluruhan. Maka kita dorong pemerintah untuk dapat sinkronisasi dan koordinasi yang kuat," pungkasnya.