Reporter : Seno | Editor : Buniyamin

TANJUNG REDEB - Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kaltim di beberapa titik wilayah pesisir Kabupaten Berau dinilai mengurangi keindahan dan estetika pantai. 

Misalnya di Biduk-biduk yang menjual pemandangan pesisir pantai itu tampak kurang indah dengan pemandangan tanggul pemecah ombak yang tidak beraturan.

Menyikapi itu, Kepala DPUPR Berau, Taupan Madjid mengaku tidak bisa melakukan banyak hal. Sebab pembangunan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, bukan Pemerintah Kabupaten Berau.

"Kalau itu (Tanggul pemecah ombak) mayoritas dikerjakan (Proyek) pemerintah provinsi," terang Taupan Madjid, Kamis (19/5/2022).

Ia mengaku sempat mempertanyakan pembangunan tanggul pemecah ombak di wilayah hutan bakau yang dinilai tidak perlu.

Sebab pohon bakau sendiri sudah menjadi pemecah ombak alami. "Sempat mempertanyakan juga, mengapa tetap dibangun disitu (Wilayah mangrove)," ujarnya.

"Itu evaluasi bagi kita dan masukan bagi Pemprov. Ke depan bisa dibangun pemecah ombak di lokasi yang strategis," sambungnya.

Langkah yang dapat dilakukan pemkab, kata dia, hanya sebatas memberikan saran dan masukan kepada Pemprov Kaltim agar pembangunan tanggul pemecah ombak dapat dibangun dengan tidak mengurangi nilai keindahan pantai di wilayah pesisir, khususnya Biduk-biduk.

"Nanti kita beri masukan, khususnya yang berada di kawasan mangrove," sambungnya.

Selain memberikan masukan, Taupan juga akan mengusulkan pembangunan turap penahan di sekitar jalan yang berada di lokasi rawan terjadi abrasi sehingga jalan terancam putus. 

Saat ini, DPUPR Berau masih melakukan survei dan penghitungan berapa jumlah lokasi yang membutuhkan pembangunan turap penahan abrasi. 

"Saat ini prosesnya masih dalam tahap survei, ada beberapa titik di Bidukbiduk untuk dilakukan penanganan," tandasnya.