Reporter: Ainur Rofiah | Editor: Buniyamin

SANGATTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) asal Provinsi Kalimantan  Timur (Kaltim), Mahyudin mendatangi langsung dua perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Kunjungan tersebut dilakukan Mahyudin untuk menyampaikan aspirasi warga soal dugaan pencemaran sungai oleh limbah sawit dan anjloknya harga beli Tanda Buah Segar (TBS) dari petani.

"Selain anjlok, limbah sawit juga semakin tidak terkendali sehingga terjadi pencemaran ke sungai yang ada di sekitarannya," ucapnya.

Mahyudin menyampaikan aspirasi tersebut pada dua perusahaan sawit terbesar di Kutim, yakni PT KIN dan PT KBN.

Ia menemui kedua perusahaan tersebut dan mengatakan bahwa limbah sawit sudah sangat memprihatinkan dengan makin banyaknya sungai yang tercemar.

"Saya meminta pihak perusahaan untuk memperhatikan dan mengambil tindakan tegas atas pencemaran yang terjadi," terangnya.

Ia juga meminta perusahaan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutim agar pencemaran tidak terus terjadi.

Tak hanya soal limbah, Mahyudin juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait harga beli TBS dari petani sawit yang anjlok.

Ia pun memaparkan bagaimana selama ini dirinya dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua DPD RI turut memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah, terutama mengenai anjloknya harga Crude Palm Oil (CPO) kepada pemerintah di tingkat nasional dan aspirasi itu disambut baik oleh pemerintah.

"Antara lain dengan adanya pelonggaran DMO yang saat ini telah berdampak terhadap kenaikan harga CPO," terangnya.

Mahyudin yang juga sebagai Dewan Penasehat Forum Petani Sawit Provinsi Kaltim ini menyatakan kenaikan harga CPO itu juga harus diikuti dengan naiknya harga beli TBS di tingkat petani.

Menurutnya masih banyak perusahaan sawit yang membeli TBS dari petani dengan harga murah, bahkan sampai di bawah Rp1.000 per kilogram.

"Jika hitung-hitungan biaya yang dikeluarkan oleh petani sawit dengan lahan kurang dari 5 hektar (Ha), maka pendapatan yang diterimanya ketika harga di bawah Rp 1.000 per kilogram tidak akan cukup memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari," terangnya.

Karenanya, Mahyudin meminta kepada semua perusahaan sawit untuk segera menaikkan harga pembelian TBS dari petani.

Kenaikan ini, lanjut dia, tentu harus sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Untuk kebun plasma berdasarkan harga Disbun (Dinas Perkebunan) berkisar Rp1.500 sampai 1.700 per kilogram.

Diketahui bahwa selama ini PT KIN telah membeli TBS dengan harga Rp 1.470 per kilogram.

"Maka saya meminta kepada PT KBN dan semua perusahaan kelapa sawit di Kutim dan Kaltim pada umumnya segera menaikan harga TBS sesuai yang ditetapkan pemerintah. Sehingga harga TBS di Kutim dan Kaltim naik," katanya.

Mahyudin pun bersyukur perwakilan PT KBN juga menyatakan akan segera menaikkan harga pembelian TBS dari petani.

Harga TBS saat ini di PT KBN memang lebih rendah. Ini karena adanya perbaikan atau pemeliharaan di beberapa komponen pabrik yang rusak.