Reporter: Adhi  |  Editor: Buniyamin

BALIKPAPAN - Pelabuhan menjadi salah satu sarana yang akan terdampak rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Sehingga diperlukan penataan dan pendataan yang akurat untuk menentukan potensi bongkar muat di area pelabuhan khususnya wilayah Kalimantan Timur (Kaltim). 

Di Pelabuhan Semayang Balikpapan, adalah salah satu wilayah yang akan menerapkan program Tally Mandiri, yaitu program yang dibuat untuk melakukan penghitungan, pengukuran dan penimbangan yang akan tercatat demi kepentingan pemilik muatan. 

Sayangnya, program Tally Mandiri belum dijalankan secara optimal dan maksimal. Hal tersebut dapat membuat manipulasi volume muatan yang akan merugikan pihak terkait di dalamnya. 

"Program ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah manipulasi volume barang yang dibongkar muat di pelabuhan sesuai  Keputusan Menteri Perhubungan No KM 15 Tahun 2007, kata Ketua Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Habibudin saat mengisi kegiatan di Hotel Horison Sagita Balikpapan, Kamis (4/8/2022). 

Dijelaskannya, dengan adanya Tally Mandiri, tentunya pemerintah akan mendapatkan data yang valid tentang lalu lintas barang, kapal dan sebagainya.

"Untuk penerapan Tally Mandiri ini sebenarnya tantangannya tidak terlalu signifikan, karena memang sudah jelas regulasinya. Karena dalam melaksanakan itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan," ujarnya. 

Saat ini tercatat sudah ada 13 daerah yang menerapkan Tally Mandiri. Sementara yang maksimal dalam pelaksanaannya adalah Pelabuhan Banten. Padahal, Pelabuhan Semayang Balikpapan dianggap daerah yang penting menetapkan Tally Mandiri, mengingat UU IKN sudah dikeluarkan dan potensi bongkar muat ke depan akan sangat luar biasa. 

"Ada curah basah dan kering, dan juga kargo. Dengan Tally Mandiri bisa tercatat dengan akurasi hingga 90 persen," ungkap Habibudin.