Reporter: Anas Abdul Kadir | Editor: Bambang Irawan 

TANA PASER - Anggota Komisi II DPRD Paser Rahmadi mengingatkan pemerintah daerah dalam pembangunan insfrastruktur mesti mengedepankan asas pemerataan, dan skala prioritas.

Politikus Golkar itu menganggap permasalahan insfrastruktur sejak zaman dahulu tidak pernah selesai. Ia menginginkan jalan yang saat ini rusak tak perlu langsung dibenahi secara rigid. Pasalnya biaya yang dikeluarkan sangat besar. 

Dirinya lebih menyarankan agar insfrastruktur jalan yang rusak dilakukan pengerasan lebih dahulu agar labih banyak jalan yang dibenahi.

"Harapan kita tidak usah langsung rigid, pengerasan dahulu. Kalau rigid terlalu mahal itu, tahap awal pengerasan dulu. Yang penting akses jalan ini, untuk sementara ini bisa dilewati," kata Rahmadani saat ditemui di Jalan RA Kartini, Tanah Grogot, Senin (5/12/2022).

Menurutnya, agar ekonomi masyarakat dapat meningkat, skala prioritas yang mesti selesaikan ialah jalan dan jembatan. 

Rahmadi berpandangan intensitas hujan yang cukup tinggi belakangan ini, membuat banyak desa terisolasi. Masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, hasil kebun sulit untuk diangkut. 

"Begitu juga material tidak bisa masuk ke desa-desa. Harapan saya Bupati harus bijak menyikapi penggunaan anggaran terutama APBD 2023," jelasnya.

Ia menjelaskan APBD 2023 telah diparipurnakan oleh DPRD dan Pemkab Paser. Dengan demikian, ia berharap  jalan-jalan yang saat ini mengalami kerusakan dapat terselesaikan minimal 60 sampai 70 persen.

Terutama di Desa Lusan, Kecamatan Muara Komam, sekarang katanya, hampir tertutup aksesnya akibat hujan. Di tambah lagi di Tanjung Harapan, Muara Samu, Long Ikis, Long Kali. "Yang paling penting di Kecamatan Tanjung Harapan dan Muara Komam," ucapnya.

Dirinya mengingatkan Pemerintah Kabupaten Paser untuk berhati-hati dalam menggunakan anggaran. "Agar pembangunan itu benar-benar berdasarkan kebutuhan bukan berdasarkan kepentingan politik," cetusnya.