Logo
Pusaran Dewan Pers
Iklan
Banner ADV

Siswi Magang "Dilarang" Berhijab, Sri Puji Astuti: Setiap Hotel Memiliki Aturan 

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti (Foto: Ayu/Pusaranmedia.com)

BERITA TERKAIT

    Banner ADV

    DPRD Kota Samarinda

    Siswi Magang "Dilarang" Berhijab, Sri Puji Astuti: Setiap Hotel Memiliki Aturan 

    PusaranMedia.com

    Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti (Foto: Ayu/Pusaranmedia.com)

    Banner ADV

    Siswi Magang "Dilarang" Berhijab, Sri Puji Astuti: Setiap Hotel Memiliki Aturan 

    Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti (Foto: Ayu/Pusaranmedia.com)

    Reporter: Ayu Norwahliyah | Editor: Buniyamin

    SAMARINDA - Beredar kabar tentang adanya penolakan terhadap siswi yang ingin melakukan Praktek Sekolah Ganda (PSG) atau magang di salah satu hotel di Kota Samarinda.

    Alasan penolakannya adalah siswi tersebut tidak diperkenankan menggunakan hijab.

    Dilansir dari beberapa media, pelarangan siswi menggunakan hijab tersebut sudah berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. 

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan perhotelan sebagai salah satu sektor industri, selalu bekerjasama dengan dunia pendidikan dan di setiap kerja sama selalu ada nota kesepakatan (MoU) bagi siswi yang ingin menjalani magang.

    "Tanggapan saya, ini kan hotel dan otomatis bekerjasama dengan pihak sekolah, pasti memiliki MoU. Iyu harusnya ini dibicarakan terlebih dahulu di antara kedua pihak," ujar Sri.

    Menurutnya, setiap dunia industri seperti perhotelan tentu memiliki aturan dan kebijakan masing - masing.

    Soal hijab, kata Sri, memang ada beberapa hotel yang tidak mewajibkan karyawannya untuk mengenakan hijab saat bekerja, terutama di bagian front office.

    Tetap, lanjut dia, bukan berarti pihak hotel melarang siswi tersebut menggunakan hijab tanpa aturan maupun alasan yang jelas.

    "Ini 'kan wewenangnya provinsi, jadi kami nggak bisa mengintimidasi ataupun mengintervensi kebijakan mereka. Tetapi pada umumnya, mereka tidak diperbolehkan karena mungkin ada MoU di antara pihak sekolah dan kalau memang tidak boleh dijalankan (Menggunakan hijab) itu harus tertulis didalam MoU," jelasnya.

    Diduga ada kesalahpahaman dalam pemberitaan yang terlanjur viral tersebut. Karenanya, Sri berharap masyarakat tak menelan informasi mentah-mentah dan kemudian digunakan untuk menjustifikasi. (adv)