Reporter: Siswandi | Editor: Buniyamin
SANGATTA - Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (P2EP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Timur (Kutim), Marhadin memaparkan tahapan penyusunan rencana kerja (Renja) Pemkab Kutim sifatnya bottom up.
Tahapan dari masyarakat sudah diselesaikan sampai di tahap Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan.
"Muaranya nanti semua, yang Insya Allah akan dilaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) pada 29 Maret. Sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 86 tahun 2017 yaitu dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di tingkat kabupaten," kata Marhadin saat ditemui Pusaranmedia.com.
"Itu tahapan yang kita lakukan paling lambat diakhir bulan maret ini," pungkasnya.
Bersamaan dengan itu, kata dia, sesuai dengan amanah Bupati Ardiansyah Sulaiman, akan dilaksanakan perubahan dokumen RKPD tahun anggaran 2023 dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023. "APBD Perubahan 2023, kita akan melakukan percepatan waktu," ucapnya.
"Karena potensi pembiayaan daerah kita berdasarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2022 sangat besar. Kita akan mengejar proyek insfratruktur daerah yang strategis serta pemenuhan target sektor lain seperti pemulihan ekonomi masyarakat, kemudian di Sumber Daya Manusia (SDM). Kita akan menambah porsi beasiswa Kutim Tuntas, karena itu memang komitmen Pemda," ujarnya.
Lanjutnya, Pemda juga akan memperkuat pelayanan kesehatan. Di Kecamatan Muara Bengkal, Rumah Sakit (RS) Pratama akan dipercepat proses operasionalnya, sehingga membutuhkan pembiayaan di APBD Perubahan 2023.
"Itu semua target kita, disamping beberapa projects insfratruktur ekonomi daerah. Contoh, kita akan kedepan melaksanakan festival daerah yang skala besar. Seperti festival Sekrat, festival pramuniaga Sangkulirang. Itu memenuhi amanah dari presiden Joko Widodo," paparnya.
Ia menambahkan, presiden ingin daerah menggerakkan ekonomi masyarakat dengan melaksanakan even-even. "Sehingga uang di daerah itu bergerak," imbuhnya.
Musrenbangkab nantinya akan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Bappeda Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
"Jadi, musrenbangkab juga nanti itu akan dikolaborasikan dengan adanya etalase ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Karena tematik musrenbangkab kita itukan penguat struktur ekonomi. Dalam rangka mendukung perekonomian daerah," tandasnya.
Tambahnya, bagaimana prekonomian daerah, terutama yang berbasis UMKM bisa muncul di dalam konsep RKPD. "Buktinya kita mulai dari awal dengan memperlihatkan etalase UMKM di musrenbangkab," tutupnya.