Reporter : Ayu Norwahliyah | Editor : Buniyamin
SAMARINDA - Rencana Kota Samarinda bebas tambang pada 2026 mendatang mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak.
Salah satunya ditunjukkan dalam diskusi publik yang bertajuk 'Untung dan Rugi 2026 Samarinda Bebas Zona Tambang' yang digelar di salah satu kafe di Kota Samarinda, Minggu (19/3/2023) lalu.
Anggota Pansus Raperda RTRW DPRD Kaltim, Rusman Ya'qub mengaku kebijakan tersebut sudah terlambat. Tapi, dirinya tetap mendukung perencanaan tersebut.
"Samarinda tanpa tambang, saya yakin tidak akan menambah kesengsaraan. Tetapi harus ada data perbandingan jumlah aktivitas pertambangan dan dampak lingkungannya,” kata Rusman.
Aktivis Lingkungan dan Tambang, Pradarma Rupang menyatakan sangat mendukung rencana Samarinda bebas tambang di 2026.
Tetapi, kata dia, perlu dilihat implementasi dari Wali Kota itu sendiri. "Ada 20 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang akan beraktivitas hingga 2030. Saya ingin tahu gagasan bagaimana melaksanakannya?," ujarnya.
"Ada kewenangan pemerintah untuk kepentingan umum. Saya lihat bahwa cepat atau lambat industrinya akan berakhir di Samarinda," sambungnya.
Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Khairil Anwar menganalogikan bahwa struktur ekonomi di Kaltim diibaratkan layaknya sebuah mangkuk.
Sebab, kata dia, para pengusaha mencari pendapatan di Kubar, Kutim, hingga Berau. Tapi pendapatan tersebut selalu mengalir ke Samarinda pada akhirnya.
"Samarinda ini berjaya di industri perdagangan dan jasa. Kalau menggantungkan hidupnya di tambang, 'kan lucu. Itu namanya kota tambang," kata Khairil.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan rencana ini tidak boleh berhenti agar Samarinda tidak lagi bergantung lagi pada sektor pertambangan.
"Kalau saya perhatikan kerusakan alam itu sangat besar, bahkan lebih besar dari apa yang kita dapat dari ekstraksi batu bara yang ada di kota ini," tegas Andi Harun.
Dirinya optimis dengan zona bebas pertambangan, sehingga nanti tidak ada lagi aktivitas pertambangan yang sudah jelas berdampak pada kerusakan lingkungan.
"Untuk Samarinda kita sudah bisa berdiri kokoh menjadi kota industri jasa dan perdagangan," ujarnya.
"Jadi ada waktu kurang lebih tiga tahun saya kira cukup untuk lakukan persiapan. Baik pada perusahaanya maupun para karyawan yang bekerja di situ," tutupnya.