TANJUNG REDEB - Ketua DPRD Berau, Madri Pani menyebut dalam perencanaan pembangunan daerah, perlu adanya perencanaan yang berkesinambungan.

Menurutnya, pemerintah kabupaten (Pemkab) Berau perlu melakukan evaluasi kinerja yang berdasarkan mufakat bersama dengan perangkat daerah.

“Sehingga adanya masukan dari hasil evaluasi mufakat dapat menjadi perbaikan birokrasi pemerintah ke depan,” tutur Madri, Senin (10/4/2023).

Menurutnya, daya serap pembangunan ekonomi bisa terhambat karena lemahnya sebuah perencanaan. Sebab, setiap terjadi pergantian kelala daerah, maka terputus juga sebuah perencanaan pembangunan tersebut.

“Harusnya sebuah perencanaan perlu berkesinambungan,” ucapnya.

Terlebih, keberhasilan pembangunan ekonomi daerah daoat terlihat dari meningkatnya kualitas dan kapasitas daerah serta Sumber Daya Manusia (SDM).

Seperti halnya saat musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), di mana semua usulan merupakan hasil musyawarah mufakat desa.

Dari hasil usulan yang disampaikan, terbentuklah sebuah usulan yang menjadi kebutuhan skala prioritas satu. “Usulan skala prioritas satu disampaikan saat musrenbang untuk direalisasikan dan diprioritaskan anggarannya,” imbuhnya.

Namun, lanjutnya, tetap saja sering muncul keluhan  bahwa usulan-usulan kepala kampung yang hingga bertahun-tahun tidak terealisasi atau terakomodir hingga sekarang.

Dirinya menegaskan, bila tidak terealisasinya perencanaan pembangunan suatu daerah disebabkan oleh anggaran yang terlalu besar, maka seharusnya pemkab memberikan solusi alternatif.

“Jika pemilihan anggarannya terlalu besar bisa saja dilakukan realisasi pembuka atau nanti ada lanjutannya, supaya ke depan tidak ada lagi bahasa kepala kampung kecewa, ini namanya pemerataan keadilan disetiap daerah,” tutupnya. (Adv)