Reporter : Umar Daud | Editor : Buniyamin

TANJUNG REDEB - Puluhan sekolah terancam kekurangan guru, khususnya daerah pedalaman Kabupaten Berau akibat kebijakan pemerintah pusat yang menghapusan tenaga honorer.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Rudi Parasian Mangunsong mengatakan pemerintah kabupaten (Pemkab) harus melakukan perhitungan kebutuhan tenaga saat ini.

"Pemerintah pusat itu kemungkinan berbicara berapa kebutuhan riilnya. Artinya pemkab dalam dunia pendidikan itu pasti akan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan tidak akan mungkin dibiarkan," katanya, Sabtu (29/4/2023).

Namun, banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan tenaga honorer, salah satunya menggunakan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk pemenuhan kebutuhan daerah. 

"Kita berjuang bersama mencari solusinya karena memang kita berbicara kebutuhan akan tenaga pendidik, baik itu dari OPD ataupun SKPD," ucapnya.

Ia berharap pemkab dapat melihat apa saja permasalahan akan kurangnya tenaga honorer. Sebab pemerintah pusat pastinya akan memberikan solusi kedepannya.

"Hal ini harus disampaikan kepada pusat. Jadi tidak ada lagi ketimpangan soal kurangnya tenaga pendidik," tutupnya. (adv)