Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan
NUNUKAN - Wakil Bupati Nunukan H Hanafiah memimpin langsung jalannya penyampaian laporan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2005 - 2025 bersama Bappeda Litbang Nunukan dan Tenaga Ahli dari Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional (PSPPR) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.
Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat VIP lantai IV Kantor Bupati Nunukan itu juga turut dihadiri Kepala OPD serta Tenaga Ahli dari PSPPR-UGM Dr Suharman dan Ir Sutrisno bersama tim ahli lainnya yang hadir secara virtual.
Hanafiah menyampaikan, maksud dari penyusunan evaluasi RPJPD tersebut untuk mendapatkan dokumen evaluasi pelaksanaan RPJPD 2005-2025 yang akuntabel sesuai Pemendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
"Tujuan utama kita sebenarnya untuk memperoleh hasil pelaksanaan RPJPD 2005-2025 meliputi, gambaran pencapaian pelaksanaan pembangunan daerah dalam rentang tahun 2005-2025 dan rekomendasi kebijakan penyusunan RPJPD Nunukan," ujar Hanafiah.
Dikatakan Hanafiah evaluasi RPJPD ini sangat penting dalam rangka melaksanakan kegiatan persiapan penyusunan RPJPD 2025-2045 menuju Indonesia Emas. "Karena ada surat dari Kemendagri yang mengamanatkan agar kepala daerah yang sekarang agar segera menyusun persiapan RPJPD 2025-2045 dalam rangka evaluasi. Tentu masih banyak data dan informasi yang harus kita persiapkan, sehingga saya meminta kepada seluruh kepala OPD tidak terkecuali yang belum menyerahkan ataupun yang sudah menyerahkan mungkin masih ada dibutuhkan informasi secara detail dan mendalam, kiranya bisa memberikan perhatiannya yang lebih serius sehingga kendala-kendala evaluasi yang dilakukan oleh tim dapat berlangsung dan terlaksana secara baik," harapnya.
Tenaga Ahli PSPPR-UGM Dr Suharman menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Daerah atas kerjasama dan kepercayaannya kepada PSPPR-UGM sehingga dapat melaksanakan tugas penyusunan evaluasi RPJPD Kabupaten Nunukan. "Kami merasa proses ini tidak akan mudah, bagaimana kami mempekerjakan banyak kabupaten dan kota yang sudah kami lakukan, kami selalu berhadapan dengan persoalan data. Baik data itu sudah terlalu lama atau tidak tersimpan dengan baik pada saat itu dan juga pergantian OPD menyebabkan ada beberapa kewenangan bergeser atau berpindah. Selanjutnya karena perpindahan personel, sehingga ini yang menjadi kendala bagi kami untuk melaksanakan pengumpulan data dengan baik," bebernya.
Menurut Suharman, data-data terkait capaian pemerintah sangat penting untuk melakukan evaluasi, karena tanda tersedianya data yang memadai tentunya sangat sukar untuk melakukan evaluasi dengan baik dan benar. Ketersediaan data yang baik dan akurat menjadi syarat kebijakan yang penting dalam penyusunan RPJPD yang akan datang.
"Kunci suksesnya pemerintahan itu jika ditopang dengan data yang baik. Bagaimana mungkin kita mau membangun atau merencanakan program kalau daerah tidak punya data sebagai dasar melakukan perencanaan. Maka inilah yang coba kita susun kembali agar Nunukan jelas arah pembangunannya seperti apa," pungkasnya.