Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh mengatakan keberadaan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dapat membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam mempercepat pengentasan kawasan kumuh.
Ini disampaikan saat menghadiri pelantikan pengurus asosiasi LKM Balikpapan periode 2023-2028 di aula rumah dinas Wakil Wali (Wawali) Balikpapan, Minggu (6/8/2023).
Abdulloh mengungkapkan dari data yang disampaikan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) kawasan kota kumuh di Balikpapan masih terdapat sekitar 200 hektare.
"Sebab itu, dinas terkait harus punya data agar titik-titik mana saja nanti yang akan didahulukan agar menjadi kota bersih," ucapnya, Senin (7/8/2023).
Dirinya meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menganggarkan dana pembinaan untuk keberlanjutan program kerja LKM Balikpapan.
Dikatakannya LKM saat ini tidak lagi dibiayai oleh Bank Dunia. "Keberlanjutan LKM ini harus di-support, karena LKM sangat membantu program-program pemerintah dalam pengentasan kawasan kota kumuh. Jadi, tidak ada alasan pemerintah untuk tidak membantu segala bentuk program LKM," imbuhnya.
Menurutnya, sejatinya program LKM juga merupakan bagian dari program pemerintah. Dirinya pun memastikan keberadaan LKM di Balikpapan selama ini berperan aktif membantu OPD terkait. "Soal anggaran pembinaannya nanti akan kita bahas bersama dengan Bappeda, Dinas PU, dan Disperkim karena bagaimana pun, mereka juga mengurusi Kota Balikpapan agar baik dan bersih. Selama ini mereka kerja sosial, sedangkan mereka juga punya keluarga, maka harus diperhatikan," ungkapnya.
Begitu juga, kata dia, diyakini Wali Kota Balikpapan juga akan memberikan support terhadap program LKM ke depan. "Saya yakin Pak Wali Kota 100 persen pasti menyetujui, tinggal bagaimana OPD terkait bisa menempatkan alokasi anggarannya itu dimana, dan kemudian dijabarkan anggaran itu secara teknis dan di implementasikan kepada LKM. Distribusi anggarannya nanti bisa melalui Bappeda, Dinas PU atau Dinas Perkim," terangnya.
Kepala Kesbangpol Balikpapan, Sutadi mengaku LKM di Balikpapan dapat menjalankan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya. "Saya juga mengajak LKM di Balikpapan untuk bersama-sama dengan Pemerintah Kota Balikpapan dan unsur masyarakat lainnya membangun kolaborasi dan sinergi dalam upaya membangun dan memajukan Kota Balikpapan khusunya agenda besar menjadi beranda Ibu Kota Negara (IKN) yang tentunya memerlukan dukungan dan partisipasi dari masyarkat," tuturnya.
Ia mengatakan keberadaan LKM di Balikpapan sangat dibutuhkan untuk membantu program pemerintah, baik dalam pembangunan maupun dalam perbaikan kawasan kumuh.
Selain itu, dikatakannya bantuan tersebut juga bisa berguna untuk meningkatkan partisipasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. "Dukungan dan partispasi masyarakat dalam mensukseskan pemilu sangat penting, karena kualitas pemilu dilihat tidak hanya dari penyelenggara, tapi tingkat dari partisipasi masyarakat juga. Mudah-mudahan di Pemilu 2024 partisipasi masyarakat bisa meningkat dari sebelumnya," jelasnya. (Adv)