Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin

NUNUKAN - Pelindo Regional 4 Nunukan persilahkan kepada kapal bermuatan LPG 3 Kilogram (Kg) untuk melakukan bongkar muat di Dermaga Pelabuhan Internasional Tunon Taka Nunukan. 

General Manager (GM) Pelindo Regional 4 Nunukan, Nasib Sihombing kebijakan ini untuk menyikapi polemik kelangkaan LPG 3 Kg karena larangan yang diberlakukan oleh KSOP Nunukan di dermaga-dermaga tradisional.

Pihaknya membuka dan mempersilakan kapal-kapal tersebut menggunakan Pelabuhan Tunon Taka, tapi tetap di bawah pengawasan oleh Pelindo.

"Kami persilakan, justru kalau ada kapal yang berlabuh di dermaga itu yang kami inginkan selama ini. Saat kapal melakukan aktivitas bongkar muat harus di dalam pengawasan kita, sebab di sekitar dermaga juga ada aktivitas emberkasi dan debarkasi penumpang," ujar Nasib kepada pusaranmedia.com.

Pihaknya juga mengaku jika Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid telah merekomendasikan untuk dilakukan aktivitas bongkar muat di Dermaga Tunon Taka. Tetapi, ketika kapal berlabuh di dermaga harus mengeluarkan biaya berupa retribusi tambatan.

Namun penarikan retribusi ini berlaku bagi seluruh armada kapal. "Biayanya itu tidak mahal, ada perhitungannya sendiri disesuaikan dengan Gross Tonnage (GT), contohnya itu GT paling besar seperti kapal swasta KM Thalia jika selama tiga hari berlabuh kisaran Rp3 juta, sedangkan untuk kapal ferry yang ke Tawau itu Rp250 ribu per hari, jadi kalau untuk kapal kayu kecil pengangkut elpiji pasti di bawah itu lagi," bebernya.

Selain biaya berlabuh, aktivitas bongkar muat LPG harus dilakukan oleh buruh TKBM yang ada di pelabuhan, jadi para pemilik kapal maupun pengusaha harus mengeluarkan biaya untuk para buruh. 

Meski pihaknya telah mempersilakan dilakukan bongkar muat, tapi hingga kini belum ada kapal yang membawa elpiji berlabuh di dermaga tersebut.

Ia juga seolah tak menampik jika para pengusaha masih lebih memilih dan melakukan bongkar muat di dermaga-dermaga tradisional lantaran tidak perlu mengeluarkan biaya lebih. 

"Tentu kalau pengusaha pasti lebih memilih di dermaga tradisional, tidak perlu mengeluarkan biaya lebih, kalau di dermaga kita kan harus bayar biaya berlabuh dan TKBM nya lagi, belum lagi buruh TKBM kita ini tidak memperbolehkan orang luar jadi buruh di dalam pelabuhan," ungkapnya. 

Namun Nasib menegaskan, jika pihaknya melakukan penarikan retribusi sesuai dengan ketentuan, bahkan retribusi tersebut juga nantinya akan masuk ke kas negara. "Intinya kalau kita, mempersilakan kapal siapa saja untuk berlabuh di pelabuhan, termasuk kapal gas elpiji ini," pungkasnya.