Logo
Pusaran Dewan Pers
Iklan
Banner ADV

Orang Tua Siswa SD Keluhkan Harga Seragam Sekolah, Ramadhani Sebut akan Dianggarkan di APBD 

441 kali
Anggota Komisi D DPRD Kutim, Ramadhani. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)

BERITA TERKAIT

    Banner ADV

    DPRD Kutai Timur

    Orang Tua Siswa SD Keluhkan Harga Seragam Sekolah, Ramadhani Sebut akan Dianggarkan di APBD 

    PusaranMedia.com
    441

    Anggota Komisi D DPRD Kutim, Ramadhani. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)

    Banner ADV

    Orang Tua Siswa SD Keluhkan Harga Seragam Sekolah, Ramadhani Sebut akan Dianggarkan di APBD 

    441
    Anggota Komisi D DPRD Kutim, Ramadhani. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)

    Reporter: Siswandi | Editor: Bunyamin

    SANGATTA - Mahalnya harga seragam  di koperasi Sekolah Dasar (SD) menjadi keluhan bagi orang tua murid, dan ini selalu menjadi polemik setiap masuk tahun ajaran baru sekolah.

    Sebetulnya, banyak orang tua siswa atau wali murid yang sadar harga seragam yang biasanya dijual oleh koperasi sekolah lebih mahal ketimbang yang dijual di pasaran.

    Namun, masyarakat menjadi tak berdaya melawan harga mahal tersebut seolah terperangkap dengan sistem yang sudah berlangsung lama.

    Hal itu ditanggapi Anggota Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim), Ramadhani mengaku sangat mendukung adanya koperasi sekolah dengan adanya koperasi tersebut bisa meningkatkan pendapatan. 

    Bahkan koperasi itu bisa membantu menutup kegiatan yang tidak dianggarkan di Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Arkas). Sehingga kegiatan yang sudah direncanakan dengan melalui Arkas ada kegiatan tambahan.

    "Koperasi sekolah bagus untuk meningkatkan pendapatan sekolah. Karena 'kan yang kita tau kegiatan sekolah ada yang sudah direncanakan sama mereka. Dari mana mereka dapatnya, penggunaan uang nya dari mana, sementara kalau bukan di Arkas," tegas Ramadhani saat disambangi para wartawan belum lama ini.

    Dia menegaskan, kalau memang masyarakat inginnya seperti itu, tahun 2024 mendatang pihaknya akan fokus menganggarkannya. Sebab, anggaran tahun 2023 itu (Baju,red) hanya Rp10 miliar saja.

    "Kita bisa anggarkan untuk kebutuhan baju berapa hitung dulu siswanya baru kita anggarkan. Tapi, tidak mungkin dapat semua, mungkin yang dapat hanya SD negeri yan dapat kalau swasta tidak dapat," terangnya.

    Disamping itu Ramadhani juga memberikan solusi terhadap orang tua murid untuk membebaskan membuat baju dimana saja asalkan sesuai dengan yang ada di sekolah.

    "Kalau memang ini menjadi salah satu keluhan di masyarakat, Insyaallah nanti tahun 2024 kita ajukan di perubahan untuk kebutuhan sekolah di tahun 2025," sambungnya. (Adv)