Logo
Pusaran Dewan Pers
Iklan
Banner ADV

Agus Sebut DPRD Berperan Penting Mengawasi Suprastruktur dan Dorong Partisipasi Masyarakat

347 kali
Anggota Komisi D DPRD Kutim, Agusriansyah Ridwan. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)

BERITA TERKAIT

    Banner ADV

    DPRD Kutai Timur

    Agus Sebut DPRD Berperan Penting Mengawasi Suprastruktur dan Dorong Partisipasi Masyarakat

    PusaranMedia.com
    347

    Anggota Komisi D DPRD Kutim, Agusriansyah Ridwan. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)

    Banner ADV

    Agus Sebut DPRD Berperan Penting Mengawasi Suprastruktur dan Dorong Partisipasi Masyarakat

    347
    Anggota Komisi D DPRD Kutim, Agusriansyah Ridwan. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)

    Reporter: Siswandi | Editor: Bunyamin

    SANGATTA – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Agusriansyah Ridwan memberikan pandangan terkait isu perumahan dan kebijakan pembangunan dalam konteks infrastruktur. 

    "Tidak ada korelasi yang jelas terkait setiap kebijakan yang diterapkan,” tegasnya saat ditemui para awak media belum lama ini.

    Dirinya menggarisbawahi bahwa pembangunan sarana dan prasarana (Sarpras) di luar perumahan selama ini telah dijalankan oleh pemerintah. 

    "Meskipun ada pernyataan yang mengindikasikan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi menurut saya, ini adalah masalah yang memerlukan diskusi dan pertimbangan yang mendalam," jelas Agusriansyah.

    Lebih lanjut, Ia mengatakan pembangunan di Kutim akan tampak sistematis jika dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip Lingkungan yang ditentukan sesuai tata ruang yang benar. 

    Itu perlunya kelanjutan kebijakan di bawah kepemimpinan yang berbeda. "Pendapat saya bahwa kebijakan baru tidak perlu diterapkan, kecuali jika ada kebutuhan untuk mengatasi masalah khusus yang belum ditangani sebelumnya," ungkapnya.

    Dua faktor yang disoroti Agusriansyah, di antaranya fluktuasi keuangan yang dapat mempengaruhi percepatan infrastruktur dan pentingnya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang sudah dibangun pemerintah pusat.

    "Saya yakin jika kondisi keuangan terus berkembang seperti sekarang dan SIPD berjalan dengan baik, maka pembangunan dapat dijalankan secara efisien di pemerintah daerah," bebernya.

    Ia mengaku beberapa kecamatan telah memiliki RTDR dan LPP perubahan dalam proses perbaikan. 
    Selain itu, berbagai kebijakan tertindis telah diterapkan di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), sehingga pembangunan tampak lebih sistematis. 

    Menurut Agus, Kaltim secara persentase telah berhasil mengatasi hambatan dalam pembangunan.
    "Karena itu pentingnya peran DPRD dalam mengawasi suprastruktur dan mendorong partisipasi masyarakat, pelajar dan mahasiswa untuk memberikan kritik yang konstruktif dalam memajukan pembangunan dan infrastruktur," harap Agus. (adv)