Logo
Pusaran Dewan Pers
Iklan
Banner ADV

Reses di Kampung Biatan Ilir dan Biatan Hulu, Darlena Terima Aduan Tapal Batas dan Fasilitas Kesehatan 

Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena menggelar reses. (Foto: Istimewa)

BERITA TERKAIT

    Banner ADV

    DPRD Kabupaten Berau

    Reses di Kampung Biatan Ilir dan Biatan Hulu, Darlena Terima Aduan Tapal Batas dan Fasilitas Kesehatan 

    PusaranMedia.com

    Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena menggelar reses. (Foto: Istimewa)

    Banner ADV

    Reses di Kampung Biatan Ilir dan Biatan Hulu, Darlena Terima Aduan Tapal Batas dan Fasilitas Kesehatan 

    Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena menggelar reses. (Foto: Istimewa)

    Reporter: Umar Daud | Editor: Buniyamin

    TANJUNG REDEB – Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena menyoroti persoalan masyarakat Kampung Semindal Biatan Ilir dan Kampung Biatan Hulu, kecamatan Biatan.

    Pada pelaksanaan penjaringan aspirasi dari konstituennya tersebut, didapati permasalahan yang sangat serius. Bahkan, ungkap Darlena, hingga saat ini belum ada tindakan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.

    Ia menyebut, usulan yang berhasil tertampung di kedua kampung itu, diantaranya permasalahan tapal batas Kabupaten Berau dan Kutai Timur, bangunan Sekolah Dasar (SD) yang tidak layak serta masalah tenaga kesehatan.

    "Petama, masalah tapal batas, ini sudah berjalan sejak lama dan berdasarkan informasi dari warga sekitar, sejak beberapa tahun belakang bukan karena batas saja, melaikan tindak diskriminasi oleh Ormas yang datang," terangnya, Selasa (24/10/2023).

    "Parahnya lagi, dua kampung itu, diakui sebagai tanah Ulayat mereka. Bahkan yang tidak manusiawi lagi, mereka dengan mudah mengambil dengan sistem rampas hasil kebun salah satu masyarakat yang berada di dua kampung Kecamatan Biatan," lanjutnya.

    Ia memaparkan, dari keterangan warga kejadian tersebut, berlangsung sejak delapan tahun lamanya, hingga saat ini belum terselesaikan. 

    "Nanti saya akan mempertanyakan secara langsung kepada pihak eksekutif bagaimana penyelesaiannya. Ini masalah serius harus secepat mungkin di selesaikan oleh pemerintah daerah. Apalagi ini menyangkut kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

    Selain itu, terkait persoalan pendidikan, masih terdapat bangunan sekolah yang tidak layak dan perlu perhatian lebih.  Darlena pun menyayangkan dari besaran anggaran yang diperuntukan, khusus penunjangan pendidikan, tapi belum direalisasikan secara penuh.

    "APBD kita besar, apalagi untuk pendidikan itu 20 persennya, lantas kenapa masih ada sekolah belum mendapat fasilitas yang baik," ucapnya.

    Kemudian, usulan terkait tenaga kesehatan, hal ini dikarenakan tidak adanya fasilitas kesehatan di kedua kampung. Untuk itu, masyarakat meminta diberikan fasilitas guna mempermudah penanganan medis kedepannya. 

    Darlena menegaskan, seluruh usulan masyarakat akan diupaya sesegera mungkin. Mengingat, permintaan masyarakat dirasa cukup krusial.

    "Akan saya pertanyakan nantinya aksi dari pemerintah setelah rapat pembahasan hasil usulan reses di masa sidang ketiga ini, bila perlu akan saya ajak langsung terjun kelapangan untuk melihat kondisi masyarakat disini," tandasnya. (Adv)