Logo
Pusaran Dewan Pers
Iklan
Banner ADV

Dr Novel Usulkan untuk Mengurangi Perjalanan Dinas yang Tidak Perlu

420 kali
Anggota DPRD Kutim, dr Novel Tyty Pambonan, saat disambangi para awak media. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)

BERITA TERKAIT

    Banner ADV

    DPRD Kutai Timur

    Dr Novel Usulkan untuk Mengurangi Perjalanan Dinas yang Tidak Perlu

    PusaranMedia.com
    420

    Anggota DPRD Kutim, dr Novel Tyty Pambonan, saat disambangi para awak media. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)

    Banner ADV

    Dr Novel Usulkan untuk Mengurangi Perjalanan Dinas yang Tidak Perlu

    420
    Anggota DPRD Kutim, dr Novel Tyty Pambonan, saat disambangi para awak media. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)

    Reporter: Siswandi | Editor: Bunyamin

    SANGATTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), dr Novel Tyty Poembonan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim untuk menghentikan penyelenggaraan kegiatan hiburan yang dianggap tidak penting. 

    Mestinya, pihak pemerintah fokus pada program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

    Ia mengungkapkaan, perlunya kerjasama yang baik antara pemerintah dan DPRD untuk menciptakan program-program yang memprioritaskan kepentingan masyarakat dasar yang terintegrasi dan konferhensip.

    Dalam konteks ini, Novel mengusulkan untuk mengurangi perjalanan dinas yang tidak perlu dan menghindari kegiatan hajatan yang tidak memiliki urgensi yang cukup.

    Menurutnya, dana yang biasanya digunakan untuk kegiatan hiburan yang disebut "happy-happy" tersebut, sebaiknya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di daerah yang masih tertinggal.

    "Kurangi-kurangi perjalanan dinas dan hajatan-hajatan yang tidak terlalu penting, mendingan uang itu dimanfaatkan pembangunan daerah," tegasnya.

    Mestinya, lanjut Novel, bahwa hal tersebut membantu memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan memberikan manfaat yang jauh lebih nyata dalam jangka panjang.

    Tak hanya itu, pihaknya juga mendorong pemerintah Kutim untuk mempertimbangkan ulang penggunaan anggaran dan fokus pada program-program yang berdampak positif bagi warga Kutim. 

    “Sebab, keputusan pemerintah terkait permintaan ini akan menjadi sorotan utama dalam pembahasan anggaran dan kebijakan daerah di masa mendatang,” beber Novel. (Adv)