Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Puncak peringatan tersebut mengusung tema “Sinergi Berantas Korupsi, Untuk Indonesia Maju”, yang dibuka langsung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi menyampaikan pesan bahwa sinergi oleh semua pilar dalam pemberantasan korupsi perlu terus dibangun. Perbaikan sistem tata kelola dan pelayanan publik yang lebih baik harus segara diterapkan, untuk mencegah terjadinya korupsi dan deteksi dini pelanggaran yang dilakukan oleh Aparat penegak Hukum (APH) maupun Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (KLPD).
“Cegah oknum-oknum agar tidak merusak dengan perbuatannya yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok, namun menghancurkan lembaga dan keadilan bagi masyarakat. Bagi masyarakat, mari proaktif melaporkan kalau mengetahui adanya perbuatan korupsi atau mendapat ajakan untuk terlibat dalam perbuatan korupsi,” imbau Jokowi.
Presiden RI juga menegaskan komitmennya untuk penguatan KPK, agar harapan masyarakat untuk Indonesia Emas 2045 dapat tercapai melalui sinergi dengan seluruh pihak termasuk masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan penggiat anti korupsi.
Namun ia juga mengingatkan, strategi pemberantasan korupsi perlu dipertajam agar target-target pemberantasan korupsi dapat dicapai lebih cepat melalui penguatan regulasi dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Teknologi perlu digunakan secara lebih masif di seluruh sektor untuk memastikan pelayanan publik yang lebih cepat. Pemanfaatan teknologi informasi modern dalam pemberantasan korupsi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan menutup celah korupsi," tegas Jokowi.
Ketua KPK RI, Nawawi Pomolango melaporkan bahwa tema “Sinergi Berantas Korupsi, Untuk indonesia Maju” sengaja dipilih karena sinergi antar semua elemen bangsa perlu diperkuat.
Pemberantasan dan pencegahan korupsi tidak dapat dilakukan hanya melalui aspek kelembagaan, atau hanya regulasi, atau hanya mengandalkan pada kinerja Aparat Penegak Hukum semata.
“Kami berharap Bapak Presiden dapat mendorong kembali segala upaya untuk pemberantasan korupsi di Indonesia, demi masa depan generasi kita. Sinergitas gerak dari seluruh elemen bangsa harus kembali dipimpin untuk bergerak maju. Bukan hanya sinergi antar aparat penegak hukum saja, tetapi juga sinergi antar pemerintah dengan masyarakat, dengan dunia usaha,” kata Nawawi.
Nawawi juga memaparkan, penggunaan teknologi dalam upaya pemberantasan korupsi merupakan suatu keharusan. Sejumlah kisah sukses mencegah dan memberantas korupsi di Kementerian/Lembaga menjadi contoh pentingnya sinergi kelembagaan dan penggunaan teknologi informasi.
“Teknologi informasi telah mendorong sinergi 14 Kementerian/Lembaga di pusat dan pemerintah daerah pada Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA). Sistem ini memperbaiki tata kelola batubara secara signifikan termasuk mencegah illegal mining, penyelundupan ekspor dan praktek yang merugikan penerimaan negara sejak puluhan tahun," jelasnya.
Nawawi menambahkan, sinergi juga terjadi pada sistem logistik nasional. Integrasi sistem dan koordinasi 18 Kementerian/Lembaga dan dunia usaha pada pelabuhan laut berhasil menurunkan waktu dan biaya di pelabuhan, dimulai dari 14 pelabuhan laut besar dan melebar pada pelabuhan udara bahkan 1.400 terminal khusus (tersus).
Salah satu hasilnya, Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2022 termasuk dalam 20 besar pelabuhan di dunia untuk kategori kecepatan pelayanan versi UNCTAD.
Rangkaian peringatan Hakordia Tahun 2023 telah dimulai sejak beberapa bulan terakhir. Mulai dari Road Show Bus KPK ‘Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi’ di 6 provinsi di Sumatera, peluncuran Desa Antikorupsi, Integrit Expo, penghargaan ACFFEST, rangkaian talkshow dan diskusi serta berbagai kegiatan lainnya.
Pada puncak peringatan Hakordia yang berlangsung selama dua hari dari 12-13 Desember 2023 di Istora Senayan, Jakarta, berbagai kegiatan akan diikuti oleh pemerintahan di tingkat pusat dan daerah, unsur masyarakat yang terdiri dari masyarakat sipil, akademisi serta media. Tak ketinggalan, sejumlah fasilitas layanan publik seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dukcapil, NPWP hingga pelayanan SIM akan tersedia di ajang Hakordia 2023.