Reporter : Umar Daud | Editor : Buniyamin
TANJUNG REDEB - Persoalan pendangkalan sungai do Kabupaten Berau kembali mencuat, meski pembahasannya sudah dilakukan sejak lama dan belum ada solusinya.
Berbagai cara untuk mengatasi pendangkalan sudah sempat dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti rencana melakukan pengerukan yang hingga kini belum juga pernah terlaksana.
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Tanjung Redeb, Masri Tulak mengatakan pendangkalan sungai ini sudah semakin parah. Data terbaru, terdapat 12 titik dangkal di sepanjangan sungai di Berau.
Titik tersebut tersebar di kawasan Jembatan Gunung Tabur, Dermaga Umum, Rajanta, Maluang, Gurimbang, PLTU Lati, Kelapa-Kelapa, Penyeberangan Sukan, Daeng Maru, Lungsuran Naga, Tenda Biru, dan Tikungan Suaran. "Ada 12 titik dan itu sedikit menggangu alur pelayaran," ucapnya, Kamis, (14/12/2023).
Dijelaskan Masri, 12 titik tersebut memiliki Low Water Spring (LWS) atau Air Surut Terendah yang hanya 2,1 meter, sehingga nakhoda kapal kesulitan ketika musim kemarau terjadi.
"Kemarin saja tiga hari kapal baru bisa masuk ke pelabuhan. Kapal barang itu kandas di daerah Suaran karena sedimentasi di sungai sudah tinggi," ungkapnya.
Tak hanya itu, ungkap dia, jika kondisi ini terus dibiarkan begitu saja, tidak menutup kemungkinan aktivitas keluar masuk kapal akan terganggu. "Maka dibutuhkan penanganan, seperti pengerukan. Sebab kalau seperti itu terus, bisa jadi nanti akan makin parah," ungkapnya.
Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengaku pengerukan sungai yang dangkal tentu membutuhkan anggaran yang cukup besar.
"Tapi jika dibiarkan tentu akan berpengaruh pada alur lalu lintas laut," bebernya.
Termasuk terjadi keterlambatan barang, ditegaskan Madri, akan berpengaruh pada stok ketersediaan sembako dan kebutuhan lainnya, hingga menyebabkan kenaikan harga yang tinggi. "Karena hukum ekonomi sudah jelas, saat barang langka, harga akan melambung. Satu titik saja, bisa menelan angka miliaran," tuturnya.
Kemudian atas persoalan ini dirinya berjanji akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing, membahas permasalahan ini. "Nanti akan dihearingkan, seperti apa solusi terbaiknya," paparnya.