Reporter: Herdiansyah | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA - Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Prasarana Olahraga (PPO) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Ruspiansyah menyoroti polemik Wisata Belanja (Wisbel) di Gelora Kadrie Oening Sempaja.
Persoalannya kini berimbas pada kualitas fasilitas yang dirasakan para pedagang Wisbel.
Sebelumnya, diketahui adanya pergantian pengelola Wisbel yang kurang memperhatikan kebutuhan para pedagang, diantaranya tidak menyediakan tenda.
"Kita menilai ini terjadi karena adanya desakan dari pihak BPD Kaltimtara untuk segera mengganti pengelola baru," terang Ruspiansyah.
Ia menjelaskan, BPD Kaltimtara telah berupaya untuk mempertemukan antara pengurus baru dan pengurus Wisbel sebelumnya. Namun pengurus lama tidak memberikan tanggapan apapun, sehingga BPD memutuskan agar pengurus baru segera mengambil alih.
Ketua Komunitas Wisbel, Jifran membantah apa yang disampaikan Kepala UPTD PPO Dispora Kaltim karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.
"Jauh sebelum masa kontrak habis, tepatnya tanggal 20 Desember adalah waktu terakhir kontrak komunitas Wisbel Kaltim. Kami sudah melakukan komunikasi, bahkan dari UPTD dan Bankaltimtara memberikan informasi bahwa kontrak akan tetap lanjut. Kalaupun Perjanjian kerjasama (PKs) belum kelar sebelum masa kontrak, UPTD dan Bank Kaltimtara menjanjikan bahwa akan tetap jalan seperti biasa, tinggal retribusi penggunaan lahan untuk dikomunikasikan lebih lanjut," terang Jifran, Minggu (14/1/2024).
Lebih lanjut, kata dia, pada 11 Desember 2023 lalu, dari BPD Kaltimtara mengkonfirmasi akan melakukan rapat dengan menghadirkan semua pihak yang terlibat di tanggal 13 Desember.
Namun rapat yang telah direncanakan tersebut diundur karena belum mendapatkan undangan persetujuan dari pihak UPTD.
Tepat tanggal 19 Desember 2023, berhembus kabar bahwa akan ada pergantian pengelola Wisbel yang baru sehingga mendorong pihaknya untuk segera melakukan komunikasi dengan Bank Kaltimtara agar dapat melaksanakan rapat terhadap kebijakan tersebut.
"Hingga keluar keputusan Wisbel kembali dibuka dengan pengelola baru, tidak ada satupun respon untuk rapat itu. Ini supaya tidak mengorbankan 300 lebih pedagang Wisbel. Kita minta, meskipun berganti pengelola, tetapi tidak mengubah pedagang yang ada," tegasnya.
"Hal ini berakibat fatal terhadap pedagang yang merasa tidak terakomodir fasilitasnya dikarenakan polemik yang terjadi di dalam tubuh pengelolaan Wisbel yang baru," singkatnya.