Reporter: Ayu Norwahliyah | Editor: Bambang Irawan 

SAMARINDA - Pembangunan Teras Samarinda kembali menjadi sorotan. Kali ini, proyek tersebut mangkrak dan meleset dari target penyelesaian, yang seharusnya rampung pada akhir 2023.

Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani mengungkapkan  Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah mengambil sikap tegas, dengan memberikan perpanjangan waktu 50 hari kepada kontraktor.

Namun, perpanjangan waktu ini bukan tanpa konsekuensi. Jika pengerjaan masih meleset dari target setelah 50 hari, maka kontraktor akan dikenakan denda.  

“Tenggatnya 30 Desember 2023, dan pemerintah memberikan satu sikap atau kebijakan memperpanjang lima puluh hari dengan kontraktor dikenakan denda. Itu yang kami peroleh dari pemerintah, dalam hal ini PUPR,” ungkap Angkasa.

Terkait dengan besaran denda yang dikenakan, Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyatakan jika pihaknya masih menunggu pernyataan resmi dari pihak eksekutif.

“Untuk kejelasan dendanya itu bolanya di pemerintah, saya juga menunggu sebenarnya. Karena yang didapat Komisi III itu perpanjangan 50 hari dan denda,” ungkapnya,

Meskipun demikian, ia berharap seluruh proyek yang dimiliki Pemkot Samarinda dapat segera dituntaskan pada tahun 2024 ini, agar masyarakat dapat segera menggunakan seluruh fasilitas tersebut.

"Diharapkan proyek pemerintah dapat dijalankan lancar dan selesai sesuai dari target," pungkasnya. (adv)