Logo
Pusaran Dewan Pers
Iklan
Banner ADV

Nurhadi Minta DLH Cari Kontraktor Mumpuni untuk Bersihkan Sampah Pesisir Laut Balikpapan

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Nurhadi Saputra. (Foto: Achmad Fadillah/Pusaranmedia.com)

BERITA TERKAIT

    Banner ADV

    DPRD Kota Balikpapan

    Nurhadi Minta DLH Cari Kontraktor Mumpuni untuk Bersihkan Sampah Pesisir Laut Balikpapan

    PusaranMedia.com

    Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Nurhadi Saputra. (Foto: Achmad Fadillah/Pusaranmedia.com)

    Banner ADV

    Nurhadi Minta DLH Cari Kontraktor Mumpuni untuk Bersihkan Sampah Pesisir Laut Balikpapan

    Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Nurhadi Saputra. (Foto: Achmad Fadillah/Pusaranmedia.com)

    Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin

    BALIKPAPAN - Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Nurhadi Saputra meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) agar selektif mencari pihak ketiga atau kontraktor untuk membersihkan sampah di pesisir laut Kota Balikpapan.

    Ini disampaikan saat menanggapi rencananya DLH Balikpapan yang akan menambah 20 petugas kebersihan dengan menggandeng pihak ketiga.

    Nurhadi Saputra mengatakan petugas kebersihan sampah pesisir laut ini harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni. "Butuh SDM yang lebih dan niat kerja. Sebab, permasalah sampah di daerah pesisir laut agak sulit ditangani," kata Nusa, sapaannya, Rabu (27/3/2024).

    Apalagi, kata dia, untuk membersihkan sampah pesisir di kawasan Balikpapan Barat. "Sampah pesisir laut tidak bisa diselesaikan menggunakan alat berat, melainkan butuh tenaga manusia yang harus masuk ke kolong-kolong bawah rumah untuk menjangkau sampah-sampah itu," ujarnya.

    Sedangkan, kata dia, di Balikpapan Timur merupakan tumpahan batu bara yang disebabkan jalur laut sebagai akses dari kapal-kapal batu bara. 

    "Di Balikpapan Barat sampahnya luar biasa karena banyak permukiman di atas air, bukan sampah plastik saja di daerah itu. Saya pernah liat kasur, helm, kulkas hingga kursi dan sofa. Jadi benar-benar selesai pakai, mereka itu langsung dibuang tanpa pikir panjang," ungkapnya.

    Meski demikian, ia menyetujui rencana DLH tersebut karena Balikpapan memang merupakan wilayah yang menghadap dan berbatasan langsung dengan laut dan memiliki pantai yang lumayan panjang.

    "Tapi kami juga masih ada problem, karena masih ada zona ekslusif yang hanya beberapa meter menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Jadi pemerintah kota tidak bisa berbuat banyak karena terhalang kendala kewenangan itu," terangnya. (Adv)