Reporter: Adi Kade | Editor: Bambang Irawan
PENAJAM - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) membuka penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati pada 16-22 April 2024 sesuai dengan instruksi DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Meski mantan Bupati PPU 2008-2013, Andi Harahap telah mendapatkan amanah langsung dari DPP Golkar melalui surat tugas yang ditandatangani Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto nomor: Sprin-948/DPP/GOLKAR/XI/2023 tertanggal 20 November 2023, Golkar tetap membuka pendaftaran penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang bakal bertarung di Pilkada PPU pada 27 November 2024.
Ketua DPD Partai Golkar PPU, Andi Muhammad Yusup mengaku, belum bisa memastikan kader Golkar yang telah mendapatkan surat tugas agar tetap diwajibkan mendaftar penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati karena hal tersebut terlebih dahulu akan dikomunikasikan ke DPD Golkar Kaltim dan DPP Golkar.
“Kami akan komunikasikan ke pimpinan lebih tinggi,” kata Andi Yusup.
Andi Yusup mengungkapkan, Andi Harahap telah mendapatkan surat penugasan untuk memenangkan calon kepala daerah di PPU oleh DPP Golkar atas pertimbangan tertentu. Namun, Golkar sebagai partai terbuka untuk umum yang hendak maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati melalui Golkar, sehingga dibuka penjaringan.
“Kami juga sudah sampaikan ke pak Mudyat Noor (bakal calon Bupati yang mendaftar di Golkar PPU), bahwa Galkar sangat terbuka. Memang ada penilaian tersendiri yang diberikan kepada bapak Andi Harahap sehingga ada surat penugasan dari DPP bagaimana memenangkan calon kepala daerah di PPU melalui Golkar. Begitu juga ibu Syarifah Masitah di Kabupaten Paser, juga ada surat penugasan. Tetapi, ini instruksi sehingga kami membuka penjaringan Bupati dan Wakil Bupati,” terangnya.
Andi Yusup mengungkapkan, bakal calon Bupati dan Wakil Bupati PPU yang ikut penjaringan akan direkomendasikan oleh DPD Golkar PPU ke DPD Golkar Kaltim. Kemudian diteruskan nantinya ke DPP Golkar.
“Ketua Umum DPP Golkar nanti yang berwenang menentukan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendapatkan rekomendasi pencalonan dari Golkar,” pungkasnya.