Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bunyamin

BALIKPAPAN - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Balikpapan mencatat ada 99 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Balikpapan selama periode Januari-Mei 2024.

Kepala DP3AKB Balikpapan, Heria Prisni mengatakan jumlah ini dari data yang diberikan UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan angkanya lebih tinggi dibandingkan 2023 lalu yang hanya 156 korban dengan jumlah 13 korban per bulan.

Sementara tahun ini, kata dia, baru berjalan lima bulan, tapi sudah terjadi 99 kasus dengan 20 korban per bulan. 
"Pengaduan ada 99 ke UPTD kita yang ada di Gunung Pasir, jumlah itu sudah kita proses semua," kata Heria, Selasa (11/6/2024).

Ia mengaku 99 kasus tersebut, terdapat 97 korban yang terdiri dari golongan jenis usia dan jenis kelamin, yakni usia 0-<18 tahun sebanyak 88 yang terbagi, yakni laki-laki 23 korban dan perempuan 65 korban. Sedangkan untuk perempuan dewasa usia >18 tahun terdapat sembilan korban.

Berdasarkan status kasus terdapat 10 kasus dalam proses pendampingan dan 87 kasus selesai pendampingan UPTD PPA Balikpapan. "Jadi rata-rata pengadu sudah menjadi korban, tapi kita sudah bekerjasama dengan kepolisian dan rumah sakit untuk visumnya. Mudah-mudahan angka ini tidak bertambah banyak lagi sampai akhir tahun," ungkapnya.

Menurutnya, tingginya angka ini dipengaruhi oleh pendatang yang dimungkinkan tidak berpenghasilan tetap. Akibatnya bisa jadi timbulnya kekerasan. "Biasanya seperti bentuk penganiyaan, biasa mereka mengadu ke UPTD untuk menengahi karena di situ ada psikolog dan sebagainya. Nanti kita kerja sama dengan kepolisian," ujarnya.

Dari jumlah kasus di 2024 ini, Kecamatan Balikpapan Selatan menjadi yang tertinggi dengan 25 kasus. Disusul Balikpapan Utara 24, Balikpapan Tengah 17, Balikpapan Timur 12, Balikpapan Barat 11 dan kemudian Balikpapan Kota dengan delapan kasus.

"Untuk jumlah layanan, pengaduan masyarakat 99 kasus, penjangkauan korban 14 orang, penampungan sementara empat orang, mediasi empat orang dan pendampingan psikolog atau hukum ada 99 orang," bebernya.

Dari 99 kasus, dikatakannya, terdapat jumlah kekerasannya sebanyak 103. Sebagai catatan, jumlah korban tidak selalu sama dengan jumlah kasus kekerasan karena satu korban bisa mengalami lebih dari satu kekerasan. "Jenis kekerasannya, yaitu fisik 25, psikis empat, seksual 68, eksploitasi seksual tiga, perdagangan orang satu dan lainnya dua kasus," terangnya.

Kasus didominasi kekerasan seksual dan Kecamatan Balikpapan Utara menjadi yang tertinggi dengan total 21 kasus dari enam kelurahan. Banyaknya kasus ini menimbulkan pertanyaan, sanggupkah Pemkot Balikpapan mempertahankan predikat utama sebagai Kota Layak Anak (KLA)?

Heria Prisni dengan tegas mengaku akan berjuang untuk mempertahankan predikat tersebut. "Jadi ini sudah kita tangani semua, habis itu kita tetap mengedukasi ke masyarakat semua dan ke sekolah-sekolah. Saya minta di sekolah untuk menyisihkan waktunya untuk agar kita bisa masuk mengedukasi mereka. Walaupun tahun ini tinggi kita bisa menangani dan upaya pencegahannya tinggi, jangan sampai kita meningkat. Karena tujuan kota layak anak ini adalah kota kita aman dari anak-anak. Itu yang kita inginkan," tegasnya.

Ia mengatakan tingginya kasus yang terjadi selama lima bulan tentunya menjadi tantangan DP3AKB Balikpapan. Apalagi dengan adanya pertambahan penduduk, Ibu Kota Nusantara (IKN), perubahan zaman, tumbuhnya sektor industri hingga jasa dan sektor lainnya.

"Itu tantangan kita, karena pengaduan ini sebagian besar ber-KTP Balikpapan. Makanya kita lihat ring umurnya sekitar 0->18 tahun, sehingga kita akan menyasar edukasi ke anak berusia tersebut atau setara anak Sekolah Menengah Pertama (SMP)," jelasnya.

Selain itu, kata dia, tantangan bisa diatasi setelah Peraturan Daerah (Perda) KLA ditetapkan. Sebab beberapa aturan tersebut terdapat penekanan untuk terwujudnya perlindungan dan kota ramah anak.

"Perda KLA sudah pembahasan nota penjelasan, harmonisasi kayaknya sudah juga. Mudah-mudahan bisa cepat ditetapkan antara DPRD dengan Pemkot Balikpapan," pintanya.