Reporter: Siswandi | Editor: Bunyamin

SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur, Sobirin Bagus menyoroti dampak perubahan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) yang diberlakukan pemerintah pusat di Kabupaten Kutim.

Menurutnya, perubahan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, terutama terkait antrean panjang di SPBU, jenis BBM yang tersedia dan kesulitan aksesibilitas yang dialami masyarakat Kutim.

“Perubahan kebijakan BBM ini perlu ditangani dengan serius oleh pihak terkait. Kita harus memastikan ketersediaan BBM yang memadai dan proses distribusi yang efisien agar masyarakat tidak semakin terbebani,” ujar Sobirin.

Sobirin menekankan pentingnya upaya penyadaran masyarakat terhadap kebijakan dan prosedur yang ada. Sebab dengan komunikasi yang efektif antara pemerintah, SPBU dan masyarakat merupakan kunci untuk mengatasi masalah kompleks seperti ini.

“Kita perlu membangun pemahaman bersama dan memperbaiki saluran komunikasi. Dengan demikian, solusi yang lebih baik dan merata bagi seluruh masyarakat dapat tercapai,” tambahnya.

Tak hanya itu, Sobirin menyoroti pentingnya etika dan kehormatan dalam penggunaan barang subsidi. Sebab kehadiran mediator dapat menghubungkan masyarakat dengan instansi terkait sangat diperlukan.

Ini untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam layanan publik, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau melanggar etika dalam penggunaan fasilitas yang disubsidi.

“Kita harus menjaga etika dan kehormatan dalam penggunaan barang subsidi. Ini bukan hanya soal hak, tapi juga soal tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan adanya mediator, diharapkan bisa tercipta hubungan yang harmonis antara masyarakat dan instansi terkait,” ucap Sobirin.

Terakhir, Sobirin mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dalam mengatasi dampak dari perubahan kebijakan BBM ini dan berharap dengan koordinasi yang baik, semua masalah dapat diatasi dengan cepat dan tepat.

“Semua pihak harus berkolaborasi. Dengan kerja sama yang baik, saya yakin kita bisa melewati tantangan ini dan memastikan kesejahteraan masyarakat Kutim tetap terjaga,” tutup Sobirin. (adv)