Logo
Pusaran Dewan Pers
Iklan

Rancangan Teknokratik RPJMD Jadi Rujukan Calon Wali Kota Bontang Susun Visi Misi

Wali Kota Bontang, Basri Rase Saat Membuka Agenda Pembahasan Teknokratik RPJMD (Dok:Lutfi aziz/Pusaranmedia)

BERITA TERKAIT

    Kalimantan Timur

    Rancangan Teknokratik RPJMD Jadi Rujukan Calon Wali Kota Bontang Susun Visi Misi

    PusaranMedia.com

    Wali Kota Bontang, Basri Rase Saat Membuka Agenda Pembahasan Teknokratik RPJMD (Dok:Lutfi aziz/Pusaranmedia)

    Rancangan Teknokratik RPJMD Jadi Rujukan Calon Wali Kota Bontang Susun Visi Misi

    Wali Kota Bontang, Basri Rase Saat Membuka Agenda Pembahasan Teknokratik RPJMD (Dok:Lutfi aziz/Pusaranmedia)

    Reporter : Lutfi Aziz | Editor : Buniyamin

    Bontang - Pemerintah Kota Bontang melalui Bapperida menggelar Ekspose Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029 di Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Senin (29/7/2024). 

    Kegiatan tersebut dibuka secara resmi Wali Kota Bontang Basri Rase.

    Basri Rase menyampaikan, RPJMD ini merupakan suatu ruang untuk membahas permasalahan yang masih menjadi keluhan masyarakat Kota Bontang. 

    "Seperti permasalahan banjir rob, ini seharusnya bukanlah permasalahan dan seharusnya ada solusi untuk penanganannya, " Ujarnya. 

    Kepala Bapperida Bontang, Amiruddin mengatakan RPJMD ini akan dijadikan acuan oleh kepala daerah yang akan mencalonkan diri sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang. 

    Rencana RPJMD adalah suatu dokumen perencanaan dokumen daerah untuk periode lima tahun ke depan yang mengacu pada RPJPD 2025-2045 Bontang. 

    Amiruddin menambahkan, ada tujuh poin masalah pokok teknokratik di Kota Bontang, yaitu belum optimalnya SDM yang unggul dan kompetitif, disparitas ekonomi yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, laju pertumbuhan ekonomi tidak sesat kota lain di Kaltim, belum optimalnya perlindungan pengendalian lingkungan hidup, ancaman kekurangan air baku dan kemandirian pangan, belum optimalnya sarana dan prasarana serta infrastruktur perkotaan yang layak dan berkualitas, serta belum optimalnya tata kelola pemerintah yang baik dan birokrasi yang profesional.