Logo
Pusaran Dewan Pers
Iklan

30 Sekolah di Samarinda Dilaporkan Lakukan Pungli, Asli Nuryadin: Sudah Kami Tindaklanjuti 

Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin (foto : Ayu/Pusaranmedia.com)

BERITA TERKAIT

    Kalimantan Timur

    30 Sekolah di Samarinda Dilaporkan Lakukan Pungli, Asli Nuryadin: Sudah Kami Tindaklanjuti 

    PusaranMedia.com

    Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin (foto : Ayu/Pusaranmedia.com)

    30 Sekolah di Samarinda Dilaporkan Lakukan Pungli, Asli Nuryadin: Sudah Kami Tindaklanjuti 

    Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin (foto : Ayu/Pusaranmedia.com)

    Reporter : Ayu Norwahliyah | Editor : Buniyamin

    SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menindaklanjuti laporan dugaan pungutan liar (pungli) pembelian buku penunjang dengan di beberapa sekolah negeri.

    Polemik ini muncul akibat banyaknya orang tua siswa yang tidak terima anaknya mendapat intimidasi karena tidak mampu membeli buku penunjang.

    Kini, sudah ada 30 sekolah dilaporkan melakukan dugaan pungli tersebut. Bukti-bukti berupa percakapan melalui WhatsApp (WA) telah dihimpun dan diserahkan kepada Asisten I Sekretaris Kota Samarinda, Ridwan Tassa sejak Senin (5/8/2024) lalu.

    Sebelum tim investigasi berjalan, penelusuran telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda.

    Namun, Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin mengaku pihaknya belum menerima laporan terkait puluhan sekolah yang dimaksud.

    "Kami sudah menindaklanjuti bahkan sejak ibu-ibu itu melakukan aksi demo, kami sudah telusuri beberapa sekolah," kata Asli.

    Asli menyebut di Kota Samarinda terdapat 163 Sekolah Dasar (SD) dengan 62.798 siswa. Sedangkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ada 49 sekolah dengan total siswa sebanyak 27.168.

    Dengan demikian, Disdikbud Samarinda mengelola total 212 sekolah dengan jumlah siswa mencapai 89.966.

    "Membuktikan kebenarannya tidak sebentar dan butuh waktu. Saya sudah ingatkan sekolah untuk jangan jual beli buku dan mereka mengaku tidak ada. Kalau ada yang terbukti, kami serahkan ke Inspektorat untuk tindakan selanjutnya,” jelasnya.

    Beberapa opsi yang dipertimbangkan untuk memecahkan masalah ini adalah membeli buku penunjang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Samarinda sebesar Rp62,9 miliar. Kemudian menyediakan buku di perpustakaan dengan anggaran Rp15 Miliar sampai Rp20 miliar atau menyediakan buku untuk siswa kurang mampu.

    Opsi terakhir yang paling memungkinkan adalah mencetak buku sendiri dengan anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan APBD Kota Samarinda.

    “Kami menunggu hasil perhitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memutuskan langkah selanjutnya. Kemungkinan besar kami akan menggunakan opsi keempat dan ini sedang disiapkan mekanismenya,” tutupnya.