Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin

NUNUKAN - Kajian Risiko Bencana di Kabupaten Nunukan periode 2024 - 2028 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nunukan bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar memasuki tahap akhir atau finalisasi. 

Koordinator LPPM Unhas Makassar, Cahyadi Ramadhan menjelaskan, kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi ancaman bencana di wilayah Nunukan dan diharapkan dapat memperkuat mitigasi bencana di Nunukan.

"Kami sudah berada di tahap akhir dari kajian ini dan hasilnya akan menjadi panduan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi mitigasi dan penanggulangan bencana di Nunukan," ujar Cahyadi Ramadhan.

Kepala BPBD Nunukan, Arif Budiman menegaskan, kerja sama dengan Unhas Makassar merupakan langkah strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah.

"Hasil kajian ini akan sangat berharga dalam membantu kami merencanakan dan mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi yang lebih efektif," ucap Arif.

Dalam proses finalisasi ini, BPBD Nunukan menggelar konsultasi publik untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, akademisi dan instansi pemerintah.

Konsultasi ini bertujuan untuk memastikan kajian yang dihasilkan komprehensif dan aplikatif. Kajian Risiko Bencana 2024-2028 ini akan mencakup berbagai potensi bencana, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi dan kebakaran hutan yang sering terjadi di wilayah Nunukan.

Dengan adanya kajian ini, diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat lebih siap dan tanggap dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana di masa mendatang.

"Kami berharap, dengan adanya kajian ini, langkah-langkah mitigasi yang dirancang dapat diimplementasikan secara tepat, sehingga dampak bencana dapat diminimalisir dan masyarakat lebih terlindungi," ucapnya. 

BPBD Nunukan dan Unhas Makassar menargetkan kajian ini selesai dalam waktu dekat dan segera diserahkan kepada Pemkab Nunukan untuk diterapkan dalam kebijakan-kebijakan terkait penanggulangan bencana.