Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin
NUNUKAN - Hari kedua masa pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nunukan, pasangan Calon Bupati Nunukan dan Calon Wakil Bupati Nunukan, Andi Akbar - Serfianus hadir dikawal oleh para pendukungnya, Rabu (28/8/2024).
Sebelum melaksanakan pendaftaran, pasangan yang mengusung jargon 'GAAS' itu terlebih dahulu melaksanakan deklarasi sebagai Calon Bupati Nunukan dan Calon Wakil Bupati Nunukan oleh tujuh partai pendukung, di antaranya Partai Hanura, Nasdem, Demokrat, Gerindra, Partai Kebangkitan Nasional (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Gelora.
Andi M Akbar menyampaikan bersama wakilnya, Serfianus memiliki visi misi membawa Nunukan maju sejahtera sebagai daerah di beranda NKRI dengan sejumlah program prioritas yang telah disiapkan untuk 21 kecamatan dengan APBD yang berkeadilan.
"Program prioritas kami pelayanan dasar air bersih dan listrik, ekonomi kerakyatan, perikanan, pertanian dan peternakan, kemudian fokus lainnya kesehatan. Intinya melanjutkan apa yang sudah ada," ujar Andi Akbar.
Dikatakan Andi Akbar, untuk konsen di sektor perekonomian seperti menjaga stabilitas harga rumput laut. Persoalan ini dibutuhkan kekompakan semua pihak, baik pemerintah, asosiasi dan pembudidaya rumput laut.
"Kita harus kompak untuk mengatasi dengan menjaga kualitas. Pelayanan kesehatan seperti ambulance udara dilanjutkan baik via air dan darat untuk daerah perbatasan agar masyarakat lebih sejahtera," ujarnya.
Sejumlah program yang dimasukkan ke dalam visi misi tentu bertujuan untuk pemerataan pembangunan yang ada di Kabupaten Nunukan, baik sektor pendidikan, kebutuhan dasar warga, ekonomi dan ketahanan pangan.
"Ekonomi kerakyatan, salah satunya di pertanian dan perkebunan semuanya harus berkelanjutan. Jadi menyentuh seluruh kecamatan yang ada. dalam program itu karena keadilan bagi pendidikan yang terarah dan berkelanjutan," ucapnya.
Disampaikan Andi Akbar, fokusnya turut mengatasi persoalan kebutuhan dasar masyarakat, seperti kebutuhan air bersih dan listrik. Meskipun, terkait listrik merupakan kewenangan BUMN.
"Tetap koordinasi kita pasti harus tetap berjalan mengupayakan supaya PLN ini bisa berjalan sebagaimana mestinya,” ucapnya.
Sedangkan untuk tenaga honorer, kata dia, diupayakan dengan pengangkatan melalui PPPK. Ini sejalan dengan program pemerintah, mengutamakan honorer yang masuk dalam kategori untuk diangkat menjadi PPPK.