Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kaltim melakukan evaluasi tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap seluruh manajemen dalam menjalankan tugas pengawasan dan kelembagaan.
Acara tersebut diikuti seluruh staf, kesekretariatan dan pejabat struktural Bawaslu se-Kaltim di Golden Tulip Balikpapan Hotel & Suites, Senin (2/9/2024).
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) dan Diklat Bawaslu Kaltim, Wamustofa Hamzah menyampaikan evaluasi tata kelola SDM ini bagian dari persiapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilihan di 2024.
"Berbicara tata kelola SDM, kami mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu selama mengawasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kemarin," ucap Mustofa.
Ia mengatakan seluruh manajemen dievaluasi agar dapat menjalankan tugas pengawasan dan kelembagaan dengan maksimal.
"Tugas kelembagaan itu, misalkan kalau ada undangan dari RI. Mereka (Bawaslu, Red) juga harus melaksanakan kegiatan sosialisasi dan kegiatan-kegiatan internal kelembagaan yang lain, serta kegiatan pengawasan tahapan," ujarnya.
Ia mengaku tahapan Pemilu ini masih belum selesai menyeluruh dilantik, tapi secara tugas pengawasan yang berkaitan dengan kepemiluan sudah selesai.
"Makanya, hari ini kita bikin evaluasi terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu pada Pemilu itu apakah sudah bagus atau masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki," ungkapnya.
Ia mengharapkan dari kegiatan ini, Bawaslu Kaltim bisa mendapatkan data dan informasi atau review dari Bawaslu kabupaten/kota se-Kaltim apa yang sudah maksimal dan yang masih kurang hingga perlu dibenahi.
"Dari kesimpulan nanti, kita akan buat rencana tidak lanjutnya. Nah kalau tata kelola SDM, itu tidak berbatas divisi sampai tingkatan Badan Ad Hoc," terangnya.
Dikatakannya, komunikasi, koordinasi hingga pembagian tugas menjadi bagian evaluasi SDM pengawas pada Pemilu kemarin.
"Tapi kami juga berharap dengan evaluasi ini, hal-hal yang masih kurang maksimal dapat dimaksimalkan agar pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ini berjalan dengan baik dari sebelumnya," harapannya.
Menurutnya, tata kelola SDM yang baik itu yang pertama harus sesuai tupoksi. Kemudian sesuai aturan perundang-undangan.
"Kemudian yang ketiga, itu gotong royong karena 'kan tidak berbasis divisi. Semangatnya adalah kolektif kolegial, siapa dan sedang melakukan apa itu yang akan dibantu oleh divisi lainnya dengan kondisi tidak melaksanakan apa-apa. Jadi saling support saja," jelasnya. (Adv)