Logo
Pusaran Dewan Pers
Iklan

Penanganan Banjir di Balikpapan Butuh Rp1,6 Triliun, Rahmad Mas'ud: Belum 10 Persen

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud saat meninjau lokasi proyek DAS Ampal di Jalan MT Haryono, Selasa (3/9/2024). (Foto: Humas Pemkot Balikpapan)

BERITA TERKAIT

    Kalimantan Timur

    Penanganan Banjir di Balikpapan Butuh Rp1,6 Triliun, Rahmad Mas'ud: Belum 10 Persen

    PusaranMedia.com

    Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud saat meninjau lokasi proyek DAS Ampal di Jalan MT Haryono, Selasa (3/9/2024). (Foto: Humas Pemkot Balikpapan)

    Penanganan Banjir di Balikpapan Butuh Rp1,6 Triliun, Rahmad Mas'ud: Belum 10 Persen

    Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud saat meninjau lokasi proyek DAS Ampal di Jalan MT Haryono, Selasa (3/9/2024). (Foto: Humas Pemkot Balikpapan)

    Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bunyamin

    BALIKPAPAN - Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud mengungkapkan penanganan banjir membutuhkan anggaran hingga mencapai Rp1,6 triliun.

    Ini disampaikan saat diminta tanggapannya terkait permasalahan banjir yang tak kunjung selesai di Kota Madinatul Iman ini.

    Rahmad Mas'ud menyampaikan, penganggaran penanganan banjir hingga kini masih dicicil dengan sebagian jumlah proyek yang ada. Di antaranya Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal, drainase, pompa air, pengurukan sedimentasi dan lainnya.

    "Banjir minimal berkurang dari ketinggian dan jalannya juga jadi lebar, ini juga membantu arus lalu lintas. Ke depannya lagi yang menjadi hilir dan hulunya masalah DAS Ampal ini sedang diuruk, kita akan benahi sampai dengan tuntas karena anggarannya cukup besar. Tapi kalau tidak kita cicil dari sekarang, kapan mau bisa selesai," ucap Rahmad, Rabu (4/9/2024).

    Ia mengatakan anggaran penanganan banjir yang saat ini sudah terserap baru sekitar Rp1 miliar, belum sampai 10 persen dari Rp1,6 triliun. "Jadi jangan mimpi dulu banjir mau selesai, minimal kita ada action daripada diam saja," ujarnya.

    Rahmad Mas'ud menegaskan, permasalahan banjir tidak bisa dituntaskan dalam satu dan dua tahun anggaran.

    "Itu pasti perlu proses berapa tahun, tapi minimal kita sudah mengerjakan," tegasnya.