Logo
Pusaran Dewan Pers
Iklan

JICA Lakukan Peninjauan ke Samarinda, Pantau Kesiapan Dukungan Penyangga IKN

DLH Kota Samarinda ketika di TPA Bukit Pinang. (Foto: DLH Samarinda)

BERITA TERKAIT

    Kalimantan Timur

    JICA Lakukan Peninjauan ke Samarinda, Pantau Kesiapan Dukungan Penyangga IKN

    PusaranMedia.com

    DLH Kota Samarinda ketika di TPA Bukit Pinang. (Foto: DLH Samarinda)

    JICA Lakukan Peninjauan ke Samarinda, Pantau Kesiapan Dukungan Penyangga IKN

    DLH Kota Samarinda ketika di TPA Bukit Pinang. (Foto: DLH Samarinda)

    Reporter: Ayu Norwahliyah I Editor: Bambang Irawan 

    SAMARINDA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) adalah menggantikan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. 

    Tujuan utamanya adalah pemerataan pembangunan serta mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Sebagai kota penyangga IKN, Kota Samarinda tentu akan terpengaruh oleh arus pembangunan tersebut. 

    Sejalan dengan itu, Japan International Cooperation Agency (JICA), sebuah Badan Kerja Sama Internasional Jepang yang dibentuk untuk membantu pembangunan negara-negara berkembang, belum lama ini mereka melakukan peninjauan di Kota Tepian, termasuk dalam aspek lingkungannya.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda, Endang Liansyah menjelaskan bahwa tim JICA mengunjungi Samarinda untuk mencari fakta dan menganalisis peran kota ini sebagai penyangga IKN.

    "Mereka memeriksa berbagai aspek untuk menentukan apa saja yang perlu diperbaiki dan bagaimana mendapatkan dukungan dari pemerintah," kata Endang.

    Fokus utama tim JICA di Samarinda meliputi sistem sanitasi, transportasi, dan aspek lingkungan lainnya. Samarinda dinilai memerlukan perbaikan signifikan agar mampu mendampingi IKN sebagai kota penyangga utama.

    "Mereka akan memberikan dukungan dan bekerja sama dengan konsultan untuk pembangunan IKN," jelas Endang.

    DLH Samarinda sendiri mencatat bahwa salah satu fokus utama yang harus diperbaiki adalah pengelolaan sampah, khususnya terkait Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan sistem pengelolaan yang harus setara dengan standar IKN.

    "Kami berharap pemerintah pusat dapat membantu Samarinda, baik dari sisi pendanaan maupun dukungan lainnya. Kita juga terus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat," pungkasnya.