Logo
Pusaran Dewan Pers
Iklan
Banner ADV

Kelurahan Rinding Berau Belum Ada SMP, Pemkab Diminta Tindaklanjuti

Anggota DPRD Berau, Arman Nofriansyah. (Foto: Umar Daud/Pusaranmedia.com)

BERITA TERKAIT

    Banner ADV

    DPRD Kabupaten Berau

    Kelurahan Rinding Berau Belum Ada SMP, Pemkab Diminta Tindaklanjuti

    PusaranMedia.com

    Anggota DPRD Berau, Arman Nofriansyah. (Foto: Umar Daud/Pusaranmedia.com)

    Banner ADV

    Kelurahan Rinding Berau Belum Ada SMP, Pemkab Diminta Tindaklanjuti

    Anggota DPRD Berau, Arman Nofriansyah. (Foto: Umar Daud/Pusaranmedia.com)

    Reporter: Umar Daud | Editor: Buniyamin

    TANJUNG REDEB - Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur hingga kini belum memiiki Sekolah Menengah Pertama (SMP) sendiri. Hal ini pun menjadi sorotan oleh anggota DPRD Berau, Arman Nofriansyah.

    Menurut Arman, dengan populasi penduduk di Kelurahan Rinding, yang mencapai ribuan, harusnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau bisa mempertimbangkan untuk membangun sekolah tingkat menengah.

    Meski belum memasuki tahapan reses, Arman terus aktif turun ke lapangan untuk mendengar langsung aspirasi warga dan berjanji akan mendorong persoalan ini di kelembagaan legislatif.

    "Sampai saat ini, saya memang belum ada jadwal reses dari DPRD Berau, namun saya sering turun ke lapangan, saya mendapatkan beberapa masukan langsung dari warga," ujarnya, Kamis (17/10/2024).

    Apalagi, Kelurahan Rinding sangat dekat dengan jantung ibu kota kabupaten, sehingga hal ini sangat perlu perhatian khusus.

    "Padahal sangat dekat dengan pusat pemerintahan. Jangan sampai ini terabaikan," terangnya.

    Belum lagi, lanjut Arman, porsi anggaran pendidikan dari APBD adalah 20 persen. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 4 dan UU pasal 49 ayat 1 Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

    "Anggaran pendidikan merupakan salah satu mandatory spending, yaitu kewajiban alokasi belanja dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah," imbuhnya.

    Ia menegaskan, akan menindaklanjuti persoalan kurangnya fasilitas pendidikan guna mencari solusi ke depannya.

    "Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya pendidikan," tutupnya. (Adv)