Reporter: Siswandi | Editor: Bambang Irawan

SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Hj. Uci menyatakan tengah mencari solusi terkait pengelolaan satwa liar, khususnya burung hantu, yang akhir-akhir ini menjadi masalah di wilayah perkebunan sawit.

Burung hantu yang digunakan untuk mengendalikan hama di perkebunan, menurut Uci telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian masyarakat, terutama peternak burung walet, yang merasa terganggu dengan keberadaan satwa tersebut.

Ia menjelaskan, keberadaan burung hantu yang dibawa untuk tujuan mengendalikan hama di lahan perkebunan sawit ternyata berkontribusi pada gangguan ketertiban di masyarakat.

"Masalahnya adalah, keberadaan burung hantu ini tidak hanya mengganggu peternak burung walet, tetapi juga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat sekitar. Kami memahami bahwa burung hantu digunakan untuk mengatasi masalah hama di kebun sawit, tetapi dampaknya terhadap masyarakat harus dipertimbangkan," ujar Uci.

Uci mengungkapkan bahwa DPRD Kutim berencana untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan perusahaan-perusahaan perkebunan sawit yang memanfaatkan burung hantu.

Tujuannya adalah untuk mencari solusi terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa merugikan masyarakat.

"Kita akan berupaya mencari jalan keluar yang seimbang antara kepentingan perusahaan dan kenyamanan masyarakat. Kami berharap perusahaan-perusahaan bisa lebih memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dari penggunaan burung hantu, serta menemukan solusi yang tidak merugikan peternak burung walet atau masyarakat pada umumnya," tambahnya.

Politikus Partai Keadilan Sejehtera Kutim itu menekankan perlunya pengelolaan satwa liar yang lebih baik agar keberadaan satwa seperti burung hantu dapat dipertimbangkan secara cermat. 

Pengelolaan yang tidak tepat dapat menimbulkan dampak negatif bagi keseimbangan ekosistem dan kehidupan masyarakat setempat.

"Pengelolaan satwa liar harus memperhatikan kebutuhan ekosistem dan dampaknya terhadap masyarakat. Kami berharap bisa menemukan solusi yang berkelanjutan dan saling menguntungkan antara pihak perusahaan perkebunan dan masyarakat," tegasnya.

Uci berkomitmen untuk terus mengupayakan dialog yang konstruktif antara pihak perusahaan dan masyarakat, serta mencari alternatif yang dapat mengatasi masalah tersebut tanpa menambah masalah baru.

“Kita berharap, dengan pendekatan yang bijaksana, isu terkait pengelolaan satwa liar ini bisa diselesaikan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di Kutim,” harapnya. (Adv)