Reporter: Ayu Norwahliyah | Editor: Bambang Irawan 

SAMARINDA – Menjelang akhir tahun, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden RI, Prabowo Subianto melalui Badan Gizi Nasional (BGN), terus dimatangkan untuk memberikan asupan gizi yang merata bagi anak-anak di seluruh Indonesia.

Salah satu topik yang ramai diperbincangkan adalah mengenai harga makanan per porsi, yang dipatok antara Rp 10 hingga Rp 15 ribu. Kabarnya, anggaran tersebut difokuskan untuk membeli bahan baku makanan, bukan paket makanan siap saji.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyampaikan harapannya agar program ini dapat berjalan dengan lancar. Menurutnya, keberhasilan upaya tersebut sangat bergantung pada ketersediaan bahan makanan, fasilitas dapur yang memadai, serta pembiayaan yang jelas, dengan standar gizi 380 kalori untuk TK dan 450 kalori bagi SD dan SMP.

“Dengan angka Rp 15 ribu saya rasa kecil sekali, apa bisa cukup jumlah kalorinya. Artinya anak-anak ini dirumah juga orang tuanya harus menyediakan sarapan. Paling penting adalah ketersediaan bahan makanan dan fasilitas dapur. Jika semuanya tercukupi, insya Allah program bisa berjalan,” ujar Sri Puji, Selasa (10/12/2024).

Program MBG sendiri diproyeksikan berjalan penuh pada 2025, dengan persiapan dapur sehat dan regulasi yang terus dimatangkan. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang juga bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Komando Distrik Militer (Dandim) setempat tentunya siap mendukung penuh program agar manfaatnya dapat dirasakan oleh siswa, sekaligus masyarakat lokal.

“Namun, untuk Petunjuk Teknis (Juknis) dan regulasinya masih disusun oleh BGN,” imbuhnya.

Sementara itu, Komandan Resor Militer (Danrem) 091/Aji Surya Natakesuma (ASN), Brigjen TNI Anggara Sitompul menjelaskan bahwa penentuan anggaran per porsi masih dalam tahap pembahasan dengan pemerintah pusat, dan akan menyesuaikan dengan kondisi tiap daerah.

“Untuk harga, masih dibahas. Bisa jadi Rp 10 ribu di daerah tertentu atau Rp 15 ribu di daerah lain. Semua ini ditentukan oleh BGN,” ungkap Brigjen Anggara.

Ia juga memaparkan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan memberikan gizi kepada siswa, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dapur sehat yang akan dikelola untuk program ini diharapkan melibatkan masyarakat sekitar, sementara bahan makanan diambil dari petani dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setempat.

“Ini bukan hanya soal memberikan makanan bergizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.