Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan gelar Airport Security Committee (ASC) ke-V di Ruang Rapat Kahayan, (10/12/2024).
Kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen PT Angkasa Pura Indonesia untuk menjaga dan meningkatkan keamanan serta kenyamanan pengguna jasa selama libur Natal 2024 & Tahun Baru 2025 (Natura).
Hadir General Manager Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, Perwakilan Kepala Otoritas Bandara Wilayah VII, Perwakilan General Manager Perum LPPNPI, dan Perwakilan Badan Intelejen Negara Daerah Kaltim, serta lainnya.
Rapat koordinasi ASC ditingkat Bandara dalam pelaksanaan sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun sesuai dengan amanat yang dituangkan pada KM 211 tahun 2020 tentang program keamanan penerbangan nasional dibuka oleh PGS General Manager Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, Rizal Aries Laksono.
Rizal Aries Laksono mengatakan, salah satu tujuan diadakannya rapat ASC untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Stakeholder yang tergabung dalam Anggota Komite Keamanan Bandar Udara yang akan membahas beberapa hal diantaranya evaluasi keamanan Bandar Udara dan koordinasi kesiapan Angkutan Nataru. Mulai dari hiburan, even tematik, peningkatan pelayanan dan jumlah personil keamanan hingga Posko Angkutan Nataru
“Seperti yang kita ketahui bersama kegiatan operasional Bandar Udara merupakan highly regulated activity atau yang kita kenal dengan sebutan 3S+1C (safety, security, services & compliance). Hal tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan bagi para pengguna jasa melalui pemenuhan persyaratan keamanan secara ketat, konsisten dan berkesinambungan,” ujar Rizal dalam keterangan press release, Kamis (12/12/2024).
Ia juga menyampaikan untuk itu pada kesempatan yang baik ini, kami mengundang seluruh stakeholder yang tergabung dalam anggota komite keamanan di Bandar Udara SAMS Sepinggan Balikpapan beserta instansi terkait, untuk melihat dan menilai kembali sistem dan prosedur keamanan yang telah diterapkan di 2024.
"Tentu saja hal ini sebagai bahan evaluasi dalam rangka penyempurnaan, sebagai syarat regulasi, sekaligus assurance bagi pengguna jasa,” ungkapnya.