Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin
NUNUKAN – Kepala Konsulat Republik Indonesia (KRI) Tawau, Aris Heru Utomo melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Internasional Tunon Taka, Nunukan, Kamis (26/12/2024).
Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proses keberangkatan dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang hendak menuju Malaysia. Aris Heru Utomo didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan, Adrian Soetrisno.
Keduanya meninjau langsung mekanisme keberangkatan, termasuk prosedur pengawasan dan pengamanan di pelabuhan.
Kepala KRI mengunjungi sejumlah titik strategis, seperti ruang keberangkatan baru yang kini dilengkapi fasilitas modern dan nyaman, serta ruang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) yang bertugas memastikan PMI melalui prosedur yang benar.
Aris Heru Utomo memberikan apresiasi atas upaya Kantor Imigrasi Nunukan dalam meningkatkan pengawasan keberangkatan warga negara Indonesia, khususnya terkait pengiriman tenaga kerja migran.
“Kami mendukung penuh kolaborasi antar lembaga, seperti BP3MI dan Imigrasi, untuk memastikan PMI yang berangkat ke luar negeri memenuhi persyaratan legal dan terlindungi dari praktik non-prosedural,” katanya.
Adrian Soetrisno menyampaikan kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap proses keberangkatan PMI.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Kepala Konsulat RI Tawau, yang membantu memperkuat sistem kami. Dengan fasilitas baru seperti ruang keberangkatan dan ruang BP3MI, kami terus berkomitmen melindungi PMI serta mengurangi praktik non-prosedural yang dapat merugikan,” ujarnya.
Pelabuhan Internasional Tunon Taka Nunukan merupakan pintu utama keberangkatan warga Indonesia ke Malaysia, terutama bagi pekerja migran.
"Dengan peninjauan ini, diharapkan fasilitas yang ada dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan calon penumpang, sekaligus memastikan perlindungan maksimal bagi PMI yang berangkat secara sah," harap Adrian.
Kunjungan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus memperkuat koordinasi antar lembaga, seperti Imigrasi, BP3MI dan KRI Tawau demi memastikan seluruh proses keberangkatan berjalan sesuai standar prosedur yang berlaku.
"Pemerintah berharap langkah ini dapat mengutamakan kepentingan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri," pungkasnya.