Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin
NUNUKAN - Program pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Badan Gizi Nasional (BGN) resmi dimulai di Kabupaten Nunukan.
Pelaksanaan perdana program ini dilakukan di Kecamatan Nunukan Selatan dengan menyasar 3.000 siswa dari berbagai tingkat pendidikan.
Kegiatan diawali dengan monitoring di SDN 001 Nunukan Selatan, Jalan Ujang Dewa itu turut dihadiri oleh Wakil Bupati Nunukan, H Hanafiah bersama jajaran Forkopimda, Dinas Pendidikan dan perwakilan yayasan yang menjadi rekanan program.
H Hanafiah menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan program ini yang diharapkan dapat meningkatkan gizi dan kesehatan siswa di Nunukan.
“Program ini sangat penting untuk memastikan anak-anak kita mendapatkan asupan gizi yang baik, sehingga mereka bisa belajar dengan lebih optimal. Kami berharap program ini dapat berjalan lancar dan menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Nunukan,” ujar Hanafiah.
Pada hari perdana program MBG difokuskan kepada siswa sekolah di Kecamatan Nunukan Selatan dengan rincian penerima manfaat, SDN 001 Nunukan Selatan sebanyak 545 siswa, SDN 002 Nunukan Selatan sebanyak 556 siswa, SDN 003 Nunukan Selatan sebanyak 597 siswa, SDN 005 Nunukan Selatan sebanyak 284 siswa, SMPN 4 Nunukan Selatan sebanyak 224 siswa dan SMAN 2 Nunukan Selatan sebanyak 360 siswa.
Hanafiah menjelaskan, bahwa dalam program ini dijalankan oleh Yayasan Abi Umi yang ditunjuk sebagai rekanan oleh BGN dan bertanggung jawab atas penyediaan dan distribusi makanan bergizi. Adapun dapur umum untuk wilayah Nunukan Selatan berlokasi di Jalan Anasta Wijaya, Kelurahan Mansapa.
Menu makanan yang disediakan pada tahap ini berupa nasi putih, daging ayam, sayur, dan pisang.
"Penyediaan dilakukan dengan penyesuaian porsi berdasarkan jenjang pendidikan. Harga setiap porsi ditetapkan sebesar Rp15 ribu dengan rincian Rp10 ribu untuk bahan makanan dan Rp5 ribu untuk akomodasi distribusi," ujarnya.
Meski pelaksanaan berjalan lancar di Nunukan Selatan, Hanafiah mengungkapkan adanya potensi kendala untuk wilayah pedalaman seperti Krayan dan Lumbis Raya.
“Jarak yang jauh antara sekolah dan dapur umum akan menjadi tantangan dalam pendistribusian makanan. Diperlukan solusi logistik yang tepat agar program ini bisa menjangkau seluruh wilayah Nunukan,” jelasnya.
Selain itu, Hanafiah turut menyoroti perlunya koordinasi lebih erat antara pemerintah daerah dan BGN.
“Saat ini, Pemkab hanya berperan mengawasi pelaksanaan tanpa wewenang penuh. Hal ini berpotensi menimbulkan disinergitas. Kami mendorong pemerintah pusat untuk menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai prioritas program karena karakter geografisnya yang berbeda dibanding daerah lain,” pungkasnya.