Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bunyamin
BALIKPAPAN - Pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Sayang Ibu di Balikpapan Barat kembali menjadi perhatian.
Proyek ini menuai kritik tajam dari Komisi IV DPRD Balikpapan karena progres pekerjaan yang lambat, meski waktu kontrak kerja telah diperpanjang.
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali mengungkapkan kekecewaannya saat Inspeksi Mendadak (Sidak), Selasa (14/1/2025).
Sebab dari total progres tahap pertama, baru sekitar 12 persen yang selesai. "Material memang banyak bertumpuk, tetapi tidak ada progres fisik yang signifikan. Ini mengecewakan," ucap Gasali.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Doris Eko Rian Desyanto menyebut kinerja kontraktor mirip pembangunan rumah kampung. Ini diperkuat oleh rekannya, Riyan Indra Saputra yang mengkritik ketidaksesuaian antara perencanaan dan kondisi lapangan.
"Sangat setuju karena perencanaan mereka dari project manager atau site manager yang disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan," geram Riyan.
Site Manager PT Ardi Tekindo Perkasa selaku kontraktor proyek, Wahyu Kurniawan menyatakan keterlambatan ini disebabkan oleh berbagai kendala, termasuk masalah lahan yang baru selesai pada Desember 2024.
Selain itu, kondisi lingkungan seperti genangan air dan pergeseran tanah juga menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan pekerjaan.
"Sejak awal kami menghadapi banyak tantangan, mulai dari sengketa lahan hingga perubahan metodologi kerja. Saat ini, kami masih mengandalkan alat berat untuk pekerjaan awal, sehingga tenaga kerja penuh belum optimal," kata Wahyu.
Proyek ini sebelumnya dijadwalkan selesai pada 2024, namun diperpanjang 180 hari hingga pertengahan 2025. Meski diberikan tambahan waktu, Komisi IV DPRD Balikpapan menegaskan tidak akan ragu untuk memutus kontrak dan mem-blacklist kontraktor jika tidak ada peningkatan kinerja.
"Kami berharap kontraktor bisa menambah tenaga kerja dan mempercepat progres agar target selesai tepat waktu," tegas Gasali.
Pembangunan RSU Sayang Ibu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di Balikpapan Barat. Namun, lambannya progres pembangunan menimbulkan kekhawatiran bahwa tujuan tersebut tidak akan tercapai tepat waktu.
"Ini adalah prioritas pemerintah, dan kami akan terus mendorong agar proyek ini selesai sesuai rencana demi kepentingan masyarakat," tutur Gasali.
Proyek dengan anggaran mencapai Rp106 miliar ini kini berada di bawah pengawasan ketat DPRD dan pemerintah kota untuk memastikan penyelesaian sesuai harapan.
"Ada pemberian kesempatan selama 180 hari, jadi mereka harus menyelesaikan. Saat ini, mereka sudah banyak pasang tiang pancang di bawah. Jadi dari kontraktornya harus kita dikerasi," tegas Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Balikpapan, Alwiati.