Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bunyamin
BALIKPAPAN - Komisi III DPRD Balikpapan melakukan Kunjungan Lapangan (Kunlap) ke Perumahan Wika untuk mencari solusi terkait polemik Jembatan Tamansari Bukit Mutiara 1 antara warga dan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Senin (17/2/2025).
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri membuka diskusi dengan warga yang dipimpin Ketua 15 Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Slamet Imam Santoso. Tapi di tengah diskusi tersebut, warga mulai teriak-teriak kecil.
Suasana pertemuan sempat memanas ketika warga mulai meneriakkan keluhannya. "Nggak apa-apa, itu namanya demokrasi," ucap Yusri menanggapi respons warga.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Haris kemudian memberikan penjelasan mengenai status Perumahan Wika yang telah diserahkan kepada pemkot dan menegaskan serah terima dan pemeliharaan infrastruktur menjadi tanggung jawab pemkot, termasuk dana APBD dapat dialokasikan untuk wilayah tersebut.
"Jika PSU sudah diserahkan, maka dana APBD bisa masuk ke sini. Wika wajib menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), termasuk jalan," jelas Haris.
Ditanya warga mengenai tahun serah terima PSU, Haris awalnya menyebut 2016. Tapi kemudian setelah mengonfirmasi ke Pemkot Balikpapan, bahwa serah terima terjadi pada 2020 dan ini memicu perdebatan lebih lanjut.
Seorang warga mempertanyakan sulitnya mediasi dengan pemkot, serta perawatan fasilitas umum dan sosial yang selama ini dibebankan kepada iuran warga. Warga juga meminta agar akses jembatan dibuka untuk mengurai kemacetan.
"Kalau tujuan jembatan untuk mengurai lalu lintas, ayo kita cek di sana. Kalau di Perumahan pemda dibuka satu jalur, lalu kita keluar aman," ujar warga tersebut.
Haris pun menegaskan Perumahan Pemda siap membuka akses jembatan selama 24 jam, tetapi sarana pendukung harus dipersiapkan lebih dahulu. "Kami hanya memediasi, keputusan akhir ada di pemerintah kota," tegasnya.
Ketegangan meningkat saat warga menolak keputusan pembukaan akses jembatan selama 24 jam. Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Baharuddin Daeng Lala mencoba menenangkan warga, tapi justru mendapat respons negatif dan dicurigai berasal dari luar legislatif.
"Bapak dari mana? Nggak bisa begitu, diam saja dulu, nggak usah melotot," ujar seorang warga.
Situasi semakin memanas dengan adu argumen antara warga dan anggota DPRD.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Halili Adinegara juga berusaha menenangkan suasana. "Pak, kami datang ke sini bukan untuk mencari masalah," kata Halili.
Lagi-lagi, warga tetap bersikeras meminta kejelasan. Seorang warga berbaju hitam menyinggung tuntutan yang sebelumnya diajukan, termasuk perbaikan fasilitas umum dan sosial yang selama ini dibiayai warga sendiri.
"Kemarin ada lima tuntutan yang diajukan, lalu pada 7 Februari disampaikan, tapi tidak ada mediasi. Baru kemarin ada undangan ke DPR, dan selama ini dari pihak sebelah (Perumahan Pemda, Red) nggak pernah hadir," ujar warga tersebut.
Ia juga menyoroti akses perumahan pemda seharusnya bisa dibuka juga untuk kelancaran arus lalu lintas sehingga cuman satu jalur keluar dari dalam Perumahan Wika. "Terus kaitannya soal keadilan, buka jalan ini, kok ini selalu ditutup? Kalau tujuannya untuk mengurai lalu lintas, ayo kita cek simbol kemacetannya di mana," lanjutnya.
Haris kembali menjelaskan, keputusan pembukaan akses jembatan selama 24 jam akan menunggu kajian pemerintah kota. "Sekarang Perumahan Pemda sudah menyatakan siap buka 24 jam, tapi perlu kajian. Kami ini hanya memediasi, jadi bukan berarti langsung dibuka begitu saja," jelas Haris.
Namun, ketegangan semakin meningkat ketika anggota Komisi III DPRD Balikpapan menyebut jika warga tetap menolak, maka DPRD bisa saja menutup akses jembatan sepenuhnya dan membiarkan polemik ini berlarut-larut.
"Kalau warga menolak, kita tutup saja jembatan ini. Tapi ingat, kalau sudah ditutup, jangan pernah mengeluh ke pemerintah bahwa Perumahan Wika tidak mendapat anggaran APBD," tegas Haris.
Situasi yang semakin panas membuat Satpol PP dan aparatur pemerintahan lainnya turun tangan untuk meredakan suasana. Tapi perdebatan antara warga dan DPRD masih belum menemukan titik terang terkait nasib akses Jembatan Tamansari Bukit Mutiara 1.