Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan 

BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mengasumsikan Rp100 - Rp150 miliar untuk efesiensi anggaran.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Balikpapan, Agus Budi Prasetyo mengaku soal pemangkasan anggaran tetap mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Meski demikian, Pemkot Balikpapan belum memutuskan besaran jumlah anggaran yang diefisienkan.

"Belum diputuskan, tapi tadi saya sudah kasih ancer-ancer, kami punya asumsi antara Rp100-150 miliar," ucap Budi, Selasa (18/2/2025).

Ia mengatakan, asumsi tersebut akan dikomunikasikan kembali dengan DPRD Balikpapan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

"Insya Allah, pembangunan infrastruktur kami upayakan tidak terdampak karena prioritas masyarakat," ujarnya.

Kata dia, seperti yang terkandung dalam Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Pemangkasan anggaran hanya berlaku pada perjalanan dinas, belanja Alat Tulis Kantor (ATK), operasional dan tidak terdampak kepada pelayanan masyarakat. Begitu juga dengan pegawai honorer.

"Pegawai kita nggak ada honor ya, pegawai kita mungkin sudah penuh. Kalau pegawai Naban sudah ada pos anggarannya sendiri, pasti 'kan dalam proses transisi mereka untuk ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) masih ada sisa penganggaran," ungkapnya.

Soal penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada kendaraan dinas, dikatannya juga masuk dalam evaluasi.

"Itu sedang kamu lakukan evaluasi juga, tapi di dalam itemnya masih belum kami sentuh ke sana. Karena selama ini sejak Covid-19, sudah diturunkan oleh pemerintah kota untuk alokasi perjalanan dinas itu," terangnya.

Saat ditanya soal persentase penurunan penganggaran saat Pandemi Covid-19, dirinya belum mengetahui pasti.

"Saya lupa, tapi cukup lumayan pada waktu Covid-19. Kemudian menjelang pasca Covid-19 sampai sekarang belum perubahan masih," katanya.