Reporter: Ayu Norwahliyah | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan kota pada periode kedua kepemimpinannya.
Dalam Laporan Khusus Kompas TV usai pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025) ia menyatakan kebijakan ke depan akan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Beliau (Presiden Prabowo) menegaskan bahwa kita semua dipilih oleh rakyat, diberi amanat oleh rakyat, dan harus memperjuangkan aspirasi rakyat. Kepemimpinan harus berorientasi pada kepentingan pro-rakyat, sehingga mandat yang diberikan harus dijaga dan dijalankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Andi Harun.
Ia menekankan program prioritas yang dijalankan tetap mengacu pada kebutuhan masyarakat dengan menyesuaikan anggaran. Oleh karena itu, fokus utama Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mencakup pengendalian banjir, pengelolaan sampah, tata kelola pelayanan publik dan kesehatan, serta pembangunan ekonomi.
“Di satu sisi, kita harus menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Namun, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan inflasi. Inflasi tidak hanya soal menjaga stok, tetapi juga memastikan pasokan dan rantai distribusi berjalan dengan baik agar harga tetap terjangkau bagi masyarakat,” katanya.
Dalam bidang pemberdayaan ekonomi, Pemkot Samarinda sendiri telah menjalankan program Probebaya, yang mengalokasikan anggaran Rp100 juta per RT. Sekitar 30 hingga 40 persen dari dana tersebut digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat, termasuk pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha mandiri.
Setelah diberikan pelatihan, mereka difasilitasi untuk mempraktikkan keterampilan tersebut, misalnya dalam bidang budidaya perikanan darat, pertanian perkotaan (urban farming), peternakan berbasis RT, hidroponik, pembuatan kue, serta keterampilan menjahit.
“Program ini bertujuan agar masyarakat memiliki keterampilan yang dapat meningkatkan taraf ekonomi mereka,” jelasnya.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dilakukan secara swakelola untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Menurut Andi Harun, dalam tiga tahun terakhir metode ini terbukti efektif.
“Masyarakat mampu menjalankan pembangunan infrastruktur dengan kualitas yang tidak kalah dibandingkan proyek yang sebelumnya dikerjakan melalui sistem pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri menambahkan bahwa program prioritas pada periode kedua tetap mengacu pada prinsip keberlanjutan. Ada tiga kategori utama yang menjadi fokus, yaitu pengendalian banjir, pembangunan infrastruktur berkualitas dan penataan kota, serta pembangunan ekonomi.
“Trisula program utama ini akan menjadi dasar bagi seluruh program teknis di berbagai OPD di lingkungan Pemkot Samarinda. Semua kebijakan disusun berdasarkan prioritas dan kebutuhan nyata masyarakat,” jelas Saefuddin.
Dengan strategi ini, Pemkot Samarinda optimistis dapat mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Saya kira, tiga program ini mencakup permasalahan utama yang ada di Samarinda dan harus segera dituntaskan,” pungkasnya.