Reporter: Muhammad Luthfi | Editor: Bambang Irawan
Reporter: Muhammad Luthfi | Editor: Bambang Irawan
TANA PASER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser menghadiri audiensi dengan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko di Kantor BP Taskin, Jakarta Pusat, Selasa (04/03/2025).
Audiensi yang diinisiasi Anggota DPD RI dari Kalimantan Timur, Sinta Rosma Yenti, M.A. tersebut adalah menindaklanjuti permohonan masyarakat Paser terkait masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Di Paser masih terdapat 5.213 unit RTLH yang dihuni 26.390 jiwa masyarakat miskin. Selain itu, sebanyak 204 kepala keluarga (KK) yang termasuk kategori miskin ekstrem, tersebar di 33 desa di 6 kecamatan, dari total 139 desa di 10 kecamatan.
“Kami menyampaikan kondisi kemiskinan di Paser dan berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat melalui koordinasi dengan beberapa kementerian terkait,” sebut Katsul Wijaya.
Salah satu langkah strategis yang akan diambil adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Paser. Hal itu langsung difasilitasi oleh Kepala BP Taskin.
Katsul menyatakan bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Bumi Daya Taka.
Dengan adanya sinergi antara Pemda dan Pusat, diharapkan dapat memberikan solusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Paser, khususnya dalam penyediaan hunian yang layak bagi warga kurang mampu.
Diketahui, dalam audiensi itu juga hadir Asisten Ekbang Paser Adi Maulana, S.Sos, M.Si, Kepala Dinas Bappedalitbang Rusdian Nor, S.E, M.Si.,Plt. Kepala DPKP2 Paser Adji Mohammad Tommy dan Sekretaris DPMD Paser Dr. Kasrani Latief,M.Pd.
Kalimantan Timur
Reporter: Muhammad Luthfi | Editor: Bambang Irawan
TANA PASER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser menghadiri audiensi dengan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko di Kantor BP Taskin, Jakarta Pusat, Selasa (04/03/2025).
Audiensi yang diinisiasi Anggota DPD RI dari Kalimantan Timur, Sinta Rosma Yenti, M.A. tersebut adalah menindaklanjuti permohonan masyarakat Paser terkait masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Di Paser masih terdapat 5.213 unit RTLH yang dihuni 26.390 jiwa masyarakat miskin. Selain itu, sebanyak 204 kepala keluarga (KK) yang termasuk kategori miskin ekstrem, tersebar di 33 desa di 6 kecamatan, dari total 139 desa di 10 kecamatan.
“Kami menyampaikan kondisi kemiskinan di Paser dan berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat melalui koordinasi dengan beberapa kementerian terkait,” sebut Katsul Wijaya.
Salah satu langkah strategis yang akan diambil adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Paser. Hal itu langsung difasilitasi oleh Kepala BP Taskin.
Katsul menyatakan bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Bumi Daya Taka.
Dengan adanya sinergi antara Pemda dan Pusat, diharapkan dapat memberikan solusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Paser, khususnya dalam penyediaan hunian yang layak bagi warga kurang mampu.
Diketahui, dalam audiensi itu juga hadir Asisten Ekbang Paser Adi Maulana, S.Sos, M.Si, Kepala Dinas Bappedalitbang Rusdian Nor, S.E, M.Si.,Plt. Kepala DPKP2 Paser Adji Mohammad Tommy dan Sekretaris DPMD Paser Dr. Kasrani Latief,M.Pd.
Reporter: Muhammad Luthfi | Editor: Bambang Irawan
TANA PASER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser menghadiri audiensi dengan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko di Kantor BP Taskin, Jakarta Pusat, Selasa (04/03/2025).
Audiensi yang diinisiasi Anggota DPD RI dari Kalimantan Timur, Sinta Rosma Yenti, M.A. tersebut adalah menindaklanjuti permohonan masyarakat Paser terkait masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Di Paser masih terdapat 5.213 unit RTLH yang dihuni 26.390 jiwa masyarakat miskin. Selain itu, sebanyak 204 kepala keluarga (KK) yang termasuk kategori miskin ekstrem, tersebar di 33 desa di 6 kecamatan, dari total 139 desa di 10 kecamatan.
“Kami menyampaikan kondisi kemiskinan di Paser dan berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat melalui koordinasi dengan beberapa kementerian terkait,” sebut Katsul Wijaya.
Salah satu langkah strategis yang akan diambil adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Paser. Hal itu langsung difasilitasi oleh Kepala BP Taskin.
Katsul menyatakan bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Bumi Daya Taka.
Dengan adanya sinergi antara Pemda dan Pusat, diharapkan dapat memberikan solusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Paser, khususnya dalam penyediaan hunian yang layak bagi warga kurang mampu.
Diketahui, dalam audiensi itu juga hadir Asisten Ekbang Paser Adi Maulana, S.Sos, M.Si, Kepala Dinas Bappedalitbang Rusdian Nor, S.E, M.Si.,Plt. Kepala DPKP2 Paser Adji Mohammad Tommy dan Sekretaris DPMD Paser Dr. Kasrani Latief,M.Pd.