TANJUNG REDEB - Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi mendukung kebijakan Pemerintah Pusat terkait efisiensi anggaran. Menurutnya, kebijakan ini adalah kewajiban yang harus dijalankan, sehingga anggaran yang tersedia harus digunakan seefisien dan seefektif mungkin, terutama untuk program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Ia menyadari adanya dampak dari instruksi tersebut, terutama bagi Pemerintah Kabupaten Berau. Tapi instruksi itu bukanlah hambatan bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program-programnya.

“Jangan terpaku pada efisiensi saja. Fokus pada setiap program yang dijalankan harus efektif dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya, Kamis (6/3/2025).

Politikus PKS ini juga mengaku kebijakan efisiensi anggaran ini berpotensi berdampak pada sumber dana dari pemerintah pusat dan provinsi. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran agar program-program prioritas tetap berjalan tanpa hambatan.

“Kerja sama antara eksekutif dan legislatif harus solid. Jika itu terjalin dengan baik, saya yakin semua akan lebih mudah,” jelasnya.

Salah satu sektor yang terdampak oleh kebijakan ini adalah perjalanan dinas, yang dinilai dapat dikurangi tanpa mengganggu kinerja pemerintahan. Apalagi di era digital kini, komunikasi dan koordinasi bisa dilakukan dengan cara yang lebih efisien.

“Itu bukan masalah besar karena sekarang sudah zaman modern. Banyak cara komunikasi yang bisa dilakukan secara digital, seperti melalui Zoom dan platform lainnya,” terangnya.

Ia berharap agar semua pihak dapat bekerja sama menyukseskan kebijakan efisiensi anggaran. Sebab, dengan dukungan penuh dari berbagai elemen, kebijakan tersebut diharapkan dapat berjalan lancar tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kita berharap kebijakan ini bisa diterapkan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” tutupnya. (adv)